Penanganan Covid
PPKM Level 3 saat Nataru Dibatalkan, Ini Respons Ketua Satgas IDI hingga DPR
Pemerintah batalkan penerapan PPKM level 3 serentak di seluruh wilayah Indonesia saat Nataru, ini respons ketua Satgas IDI hingga DPR.
Penulis:
Shella Latifa A
Editor:
Facundo Chrysnha Pradipha
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 saat periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dibatalkan.
Seperti diketahui, awalnya PPKM level 3 itu akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Pembatalan PPKM level 3 itu dilakukan pemerintah seiring melihat penanganan Covid-19 di Indonesia yang semakin membaik.
Sebagai gantinya, pemerintah akan membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah.
Baca juga: PPKM Level 3 Saat Libur Nataru Dibatalkan, Mendagri Sebut Hanya Ganti Judul
Di mana, pemberian level PPKM pada daerah dilakukan sesuai penilaian asesmen yang berlaku saat ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
"Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah."
"Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yg berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan," tutur Luhut dikutip dari laman pers Kemenko Marves, Senin (6/12/2021).
Baca juga: Puan: PPKM Nataru Sesuai Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan
Adapun perubahan kebijakan tersebut nantinya dituangkan dalam revisi inmendagri dan surat edaran terkait Nataru lainnya.
Dibatalkannya PPKM level 3 saat Nataru itu pun mendapat berbagai respon.
Diantaranya dari pakar medis hingga anggota DPR RI.
1. Satgas IDI: Oke Saja, dengan Catatan Tetap Monitor
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 IDI Zubairi Djoerban turut bersuara soal pembatalan PPKM level 3 saat Nataru.
Zubairi mengaku setuju saja PPKM level 3 dibatalkan, seiring melihat tren kasus yang semakin baik.
Akan tetapi, ia meminta pemerintah untuk tetap melakukan upaya mempertahankan kondisi Covid-19 yang sudah baik ini.
"Secara umum situasi pandemi membaik. Positivity rate kita 0,7%. Oke-oke saja PPKM level 3 Nataru batal."
"Dengan catatan, terus monitor dan ada upaya berkelanjutan mempertahankan situasi ini," ucap Zubairi, dikutip dari akun Twitter-nya, @ZubairiDjoerban, Selasa (7/12/2021).
Menurut dia, monitoring laju kasus Covid-19 perlu terus dilakukan pemerintah.
Jika laju kasus kembalik naik, pemerintah perlu menerapkan PPKM level yang lebih tinggi.
"Kalau kasus naik, ya terapkan lagi PPKM level tinggi. Tak masalah. Pandemi kan dinamis," kata dia.
2. Anggota DPR RI: Tetap Waspada, Jangan Buat Kebijakan yang Plin Plan
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Irwan ikut menanggapi dicabutnya pengaturan PPKM Level 3.
Ia meminta pemerintah tetap waspada dan tidak lengah pada ancaman gelombang Covid-19, setelah membatalkan rencana PPKM Level 3 itu.
"Saya harap pemerintah tetap waspada. Jangan seperti dulu-dulu, kebijakan yang plin-plan akhirnya terjadi lonjakan masyarakat yang terpapar Covid-19," kata Irwan, Selasa (7/12/2021) melansir Tribunnews.com.
Irwan mengimbau masyarakat tetap patuhi ajakan pemerintah dalam mencegah Covid-19, apalagi saat ini terdapat varian baru Omicron.
Dia pun memohon pemerintah agar pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka Nataru tidak memberatkan dan menyusahkan keuangan masyarakat.
"Saya harap jangan ada lagi komersialisasi tes tracing Covid-19 seperti antigen dan PCR," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.
Selain itu, Irwan meminta pemerintah menghapus tes PCR bagi anak-anak yang belum vaksin untuk penerbangan diganti cukup antigen.
"Tak kalah penting revisi instruksi Mendagri ini disosialisasikan massif agar tidak terjadi kebingungan masyarakat dan berdampak sesuai tujuan dan harapan," tutur dia.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/Seno Tri)
