KPK Peringkat 27 di Survei Integritas Garapan Sendiri, Ini Daftar Lengkap Hasil SPI Non-Kementerian

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempublikasikan Indeks Integritas Nasional 2021 yang diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), Kamis (23/12/2021) kemarin.

Dalam survei yang dibikin KPK itu, lembaga pimpinan Firli Bahuri cs berada di peringkat 27 dengan skor 82,88 dari 57 lembaga nonkementerian yang disurvei.

Indeks Integritas Nasional mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan.

Dari survei tersebut, dijelaskan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, diperoleh Indeks Integritas Nasional SPI dengan skor 72,43 dari target tahun 2021 yaitu skor 70 sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, dengan rentang indeks paling rendah 42,01 dan paling tinggi 91,72.

"Terdapat tujuh elemen yang dinilai yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa,
Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Anggaran, Transparansi, Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence), Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Sosialisasi Antikorupsi," kata Pahala dalam Launching Hasil SPI 2021 secara daring, Kamis (23/12/2021).
Survei Penilaian Integritas telah digagas KPK sejak 2007.

Baca juga: SPI KPK 2021 Libatkan 255.010 Responden, Firli Bahuri: Survei Terbesar yang Kita Lakukan

Tahun ini, KPK melakukan pengukuran terhadap 508 pemerintah kota/kabupaten, 34 pemerintah provinsi, dan 98 kementerian/lembaga, dengan total responden mencapai 255.010 orang.

“Saya kira survei ini mungkin yang terbesar yang dilakukan," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam pidato peluncuran hasil survei di kantornya, Jakarta, Kamis (23/12/2021).

Baca juga: KPK: Indeks Integritas Nasional Lampaui Skor Target RPJMN 2020-2024

Untuk kategori lembaga nonkementerian, KPK melakukan survei terhadap 57 instansi. Berikut daftar lengkapnya:

1. Bank Indonesia 89,69
2. Lembaga Ketahanan Nasional 88,05
3. Lembaga Administrasi Negara 87,40
4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 87,23
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan 86,91
6. Badan Tenaga Nuklir Nasional 86,80
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 86,23
8. Lembaga Penjamin Simpanan 86,19
9. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 86,05
10. Badan Kepegawaian Negara 85,59
11. Otoritas Jasa Keuangan 85,47
12. Sekretariat Kabinet 85,26
13. Arsip Nasional Republik Indonesia 84,93
14. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 84,78
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 84,66
16. Radio Republik Indonesia 84,64
17. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 84,30
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 84,21
19. BPJS Kesehatan 84,18
20. Badan Standardisasi Nasional 84,01
21. Badan Informasi Geospasial 83,88
22. Dewan Jaminan Sosial Nasional 83,88
23. Badan Pusat Statistik 83,56
24. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 83,21
25. Badan Narkotika Nasional 82,95
26. Badan Nasional Pengelola Perbatasan 82,88
27. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 82,88
28. Mahkamah Agung 82,72
29. Badan Koordinasi Penanaman Modal 82,61
30. Badan Pengelola Keuangan Haji 82,37
31. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 82,20
32. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 82,19
33. BPJS Ketenagakerjaan 82,07
34. Mahkamah Konstitusi 81,97
35. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 81,77
36. Badan Siber dan Sandi Negara 81,76
37. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 81,11
38. Komisi Yudisial 81,06
39. Kejaksaan Agung 80,86
40. Kepolisian Negara Republik Indonesia 80,70
41. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 80,49
42. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 80,40
43. Badan Pengawas Pemilihan Umum 79,85
44. Ombudsman Republik Indonesia 79,14
45. Komisi Aparatur Sipil Negara 78,87
46. Dewan Perwakilan Rakyat 78,56
47. Majelis Permusyawaratan Rakyat 78,32
48. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 77,69
49. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 77,50
50. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 77,22
51. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 75,04
52. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 73,27
53. Televisi Republik Indonesia 73,04
54. Komisi Penyiaran Indonesia 72,99
55. Komisi Kepolisian Nasional 72,74
56. Dewan Perwakilan Daerah 71,76
57. Komisi Kejaksaan 71,41