Unggah Video Bertemu Prabowo, Sandiaga Uno: Senang Bisa Silaturahmi, Bahas Perkembangan Isu Terkini

"Pertama pada sektor kesehatan. Upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 terus menghasilkan dampak positif," kata Airlangga, dikutip dari keterangan pers resminya, Rabu (22/12/2021).

Menurutnya, dampak positif itu, dibuktikan adanya penurunan kasus Covid-19 jika dibandingkan puncak gelombang pandemi pada Juli 2021.

Kemudian, vaksinasi Covid-19 yang terus digencarkan.

Meski demikian, Airlangga mengimbau masyarakat tetap waspada, terlebih munculnya Omicron di Indonesia.

 “Meski demikian, kami tetap harus waspada dan menjaga agar di Indonesia tidak terjadi gelombang Covid-19 ketiga akibat adanya varian Omicron,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan pemerintah selalu mengedepankan dan mengutamakan HAM.

Penerapan HAM dilakukan dengan prinsip nondiskriminasi no one left behind sesuai tujuan ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu “Kehidupan Sehat dan Sejahtera”.

 “Pemerintah akan terus mengoptimalisasikan upayanya terkait dengan kesehatan dan PEN dengan prinsip no one left behind. Jadi, tidak ada yang ketinggalan karena semua mendapatkan fasilitas,” jelas Airlangga.

Kemudian, terhadap masyarakat yang rentan, pemerintah juga telah memberikan perlindungan sosial sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang layak.

Setelah penanganan pandemi, sektor selanjutnya adalah perbaikan perekonomian melalui program PEN.

Airlangga menyebut, realisasi PEN diklaim mampu menjadi bantalan sosial melalui prioritas program perlindungan sosial, dukungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya.

Ia berharap program perlindungan sosial dapat mempertahankan daya beli masyarakat rentan dan miskin melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa (DD), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLW).

 “Pada 2021, pemerintah juga menyiapkan program untuk menangani kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten dari tujuh provinsi. Untuk tahun depan, targetnya di 212 kabupaten dan kota.

Baca juga: Syarief Hasan: Pembangunan Ekonomi Harus Berpihak Kepada Rakyat

Sementara itu, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen pada 2024,” ujarnya.

Adapun untuk sektor ketiga, yaitu ketahanan pangan nasional.

 Airlangga mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi sektor ini.

Di antaranya penyederhanaan perizinan di bidang pertanian, pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN), sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk distribusi pangan, dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kompas.com/Dwi Nur Hayati)