Senin, 18 Agustus 2025

KPK Persilakan PNS dan Anggota Polri Ikut Seleksi Jabatan tapi Tutup Pintu untuk Novel Baswedan Cs

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membuka seleksi terbuka pengisian 11 jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya dan pratama.

KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Logo KPK. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membuka seleksi terbuka pengisian 11 jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya dan pratama.

Akan tetapi, lowongan itu tertutup bagi Novel Baswedan dkk yang kini bergabung di Mabes Polri.

"Ada persyaratan yang harus dipenuhi termasuk dalam catatan umum untuk mengikuti seleksi ini," ujar Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/2/2022).

Dijelaskan Yusuf, untuk mengikuti seleksi ini ada persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar. 

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan tidak bisa lolos di syarat yang umum.

Syarat umum yakni pelamar harus berkewarganegaraan Indonesia. 

Konferensi pers KPK
Konferensi pers KPK (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Lalu, memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. 

Baca juga: KPK Buka Lowongan, Cari 11 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama

Kemudian, pelamar harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik. Lalu, kandidat harus sehat jasmani dan rohani. 

Berikutnya, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Syarat terakhir yakni tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, pegawai KPK, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

Syarat umum terakhir inilah yang membuat Novel Baswedan dkk tidak bisa ikut melamar. 

Mereka semua pernah diberhentikan dengan hormat oleh KPK.

"Jadi, secara spesifik, secara khusus, itu sudah disebutkan, secara jelas ya disebutkan di situ, sehingga mudah-mudahan ini tidak menimbulkan penafsiran yang lain," kata Yusuf.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan para PNS dan anggota Polri dipersilakan mengikuti seleksi tersebut.

"KPK memberikan kesempatan sekaligus mengajak kepada para PNS dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut untuk mengikuti seleksi ini," kata Cahya.

Halaman
12
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan