Soal BPJS Kesehatan Digunakan sebagai Syarat Jual-Beli Rumah, Ini Kata Anggota DPR Luqman Hakim

Kebijakan ini menurut Tulus juga melanggar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

"Regulasi kebijakan ini justru berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," kata Tulus, Senin (21/2/2022).

Menurut Tulus, pemerintah seharusnya meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan cara lain.

Bukan melakukan pemaksaan melalui kewajiban syarat BPJS dalam transaksi jual beli tanah ataupun mengurus SIM. 

"Mengoptimalkan BPJS Kesehatan bukan memaksa masyarakat dengan kebijakan seperti ini."

"Ini kebijakan yang eksploitatif," sambung Tulus.

Untuk itu, mewakili yayasan, Tulus meminta pemerintah membatalkan kebijakan syarat wajib kepesertaan BPJS Kesehatan dalam transaksi jual beli tanah.

Baca juga: Aturan Baru! Warga yang Hendak Jual-Beli Tanah, Urus SIM, STNK & Naik Haji Wajib Punya BPJSKesehatan

Bahkan termasuk tidak mewajibkannya sebagai syarat pembuatan SIM.

"YLKI mendesak agar kebijakan tersebut dibatalkan," tegas Tulus.

Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, memberikan penjelasannya mengenai kegiatan transaksi jual beli tanah di seluruh Indonesia wajib mencantumkan kepersertaan BPJS Kesehatan per 1 Maret 2022, mendatang.

Ghufron menyebut sistem jaminan kesehatan nasional ini kepesertaannya wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hal itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 diisebutkan bahwa setiap penduduk wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Ini untuk mencapai Indonesia Coverage kita ketahui RPJMN tahun 2024 disebutkan bahwa 98 persen masyarakat itu sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com., Senin.

Baca juga: Aturan Baru! Warga yang Hendak Jual-Beli Tanah, Urus SIM, STNK & Naik Haji Wajib Punya BPJSKesehatan

Menurut Ghufron, aturan ini tidak akan memberatkan masyarakat.