Senin, 8 September 2025

Masa Jabatan Presiden

Soal Wacana Penundaan Pemilu, Jusuf Kalla: Itu Tak Sesuai Konstitusi, Sebagian Besar Tak Setuju

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla angkat bicara soal isu penundaan pemilu yang saat ini ramai diperbincangkan.

Staff JK/Ade Danhur
JK Jadi Pembicara di Halaqah Satu Abad NU : Wapres ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) saat mejadi pembicara di acara Halaqah Satu Abad NU yang bertajuk 'Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi Nahdliyin' di kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (2/12/2021). JK menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama sejak dulu sudah mandiri. Hal itu terlihat dari banyaknya warga nahdliyin yang memiliki pesantren hingga mendirikan usaha. Para pendiri Nahdlatul Ulama selain Kiai juga berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha. Artinya, kalau Nahdlatul Ulama didirikan oleh pedagang, itu adalah suatu contoh yang diberikan mengikuti kehidupan Rasulullah SAW. 

Ujang menegaskan, penundaan Pemilu yang skenarionya memperpanjang masa jabatan presiden itu bukan keinginan rakyat.

Baca juga: Isu Penundaan Pemilu, PRIMA Minta Presiden Jokowi Segera Bersikap

Maka, lanjut Ujang, partai-partai pun akan menolak, karena takut tak didukung rakyat.

"Nasib wacana tersebut juga akan menguap bersama dengan penolakan dari internal partai koalisi Joko Widodo sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan apa pun cara dan usaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden, adalah upaya kudeta terhadap konstitusi. Oleh karena itu, harus ditolak dan dilawan.

"Legitimasi Jokowi sebagai presiden memiliki batas waktu. Dan waktunya akan habis di Oktober 2024. Melebihi batas itu, rakyat berhak untuk menolak, melawan, bahkan menurunkannya," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/chaerul umam)

Baca berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden.

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan