Kelangkaan Minyak Goreng, Legislator PDIP Minta Kemendag Buka-bukaan Terkait Masalahnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng yang belum terselesaikan hingga saat ini. 

Deddy belum melihat penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan ini, seperti jalan di tempat.

Oleh

karena itu, dia berharap agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan kepastian solusi terhadap permasalahan ini.

"Saya meminta Kemendag dan Menteri Perdagangan buka-bukaan, apa masalahnya hingga hampir 3 bulan lebih kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi," kata Deddy dalam keterangan yang diterima, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Ikappi Beri Rapor Merah Buat Mendag, Dianggap Tak Mampu Turunkan Harga Minyak Goreng

Deddy melihat bahwa industri ini rusak parah, rantai pasoknya dari hulu hingga hilirnya sudah bermasalah. 

Rantai pasok itu mulai dari pekebun sawit, produsen CPO, pabrik minyak goreng, distributor, agen, hingga pedagang, sudah tidak saling nyambung. 

"Semua pihak dirugikan. Jadi tidak hanya rakyat yang kesulitan mendapatkan barang, tetapi harganya pun sangat mahal. Sebab produsen CPO juga mengeluh," ujarnya.

Deddy mengaku mendapatkan laporan produsen CPO, misalnya mengeluh karena tidak ada jaminan mereka bisa melakukan ekspor. 

Padahal mereka mengaku sudah memenuhi persyaratan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak goreng.

Di sisi produsen minyak goreng, mayoritas merasa masih kesulitan mendapatkan bahan baku. 

Padahal jika dilihat struktur industrinya, dari sekitar 400 pabrik minyak goreng yang ada, hampir 51 persen dari total produksi dikuasai oleh hanya 4-5 perusahaan. 

"Artinya, sebenarnya mudah sekali untuk mengetahui sebaran hasil produksi minyak goreng dari pabrik-pabrik itu," ucapnya.

Lebih lanjut, Deddy juga menerima keluhan dari banyak pengusaha sawit, baik domestik maupun PMA.