Jokowi Ancam Reshuffle Menteri yang Banyak Impor Dinilai Hanya Gertakan Sementara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai ancaman reshuffle yang dikatakan Presiden Joko Widodo terkesan hanya seperti menggertak sementara saja.

Dia berpandangan begitu karena sampai hari ini, ketika santer isu reshuffle kabinet terus berembus, Presiden Jokowi tetap tak melakukan perombakan kabinet.

"Saya tak terlalu percaya reshuffle Jokowi, memang antara omongan dan tindakan berbeda. Ada beberapa momen beliau menggertak akan mereshuffle justru sebaliknya tak dilakukan," kata Jerry saat dihubungi Tribunnews, Jumat (25/3/2022).

Dia menyayangkan hal itu karena memang selama ini ada sejumlah menteri yang kinerjanya lemah.

"Tapi Jokowi tetap mempertahankan, strong leadership Jokowi juga jadi agak lemah. Coba dia berani, tegas dan keras dan jangan mau di atur saya kira dia akhir masa jabatannya akan meninggalkan legacy yang baik," tambahnya.

Padahal, dikatakan Jerry, desakan publik  sampai para ahli terus bermunculan agar Presiden Jokowi mencopot menteri yang gagal.

"Kalau yang pertama dicopot mungkin Mendag Muhammad Lufti, lalu Luhut Binsar Panjaitan," kata dia.

Bahkan, lanjut Jerry, Erick Thohir juga bisa dipertimbangkan untuk dicopot lantaran belum mampu membawa BUMN untung.

Baca juga: Relawan Sebut Jokowi akan Lakukan Reshuffle Kabinet di Bulan Ramadan

"Malah PLN rugi besar dan utang sampai Febuari 2022 yakni Rp400-an triliun dan Garuda Rp198 triliun. Tapi jagonya hanya pencitraan pilpres," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan banyaknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN.

Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila kedepannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). setuju? Setuju nya gak semangat? kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan,  jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.

Termasuk kata Presiden konsekuensi bagi BUMN. Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.

Baca juga: SOSOK 4 Menteri yang Disentil Jokowi karena Banyak Impor: Menteri Kesehatan hingga Menteri Pertanian

Selain itu Presiden juga meminta Jaksa Agung St Burhanuddin untuk mengawasi market place agar tidak ada barang impor yang dicap barang buatan dalam negeri. Karena kata Presiden ia menemukan adanya barang impor yang dilabeli produk dalam negeri.

"Karena sering di market place juga ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin. Jangan pikir kita gak ngerti, saya sudah peringatkan 2 kali,  ada perusahaan teknologi nih tidak masuk,  besok hilang. Saya gak mau ini besok hilang," katanya.

Jokowi mengatakan akan terus memantau pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Kementerian, Pemda dan BUMN. Menurut Presiden pengawasan saat ini sangat mudah dan dapat dengan mudah diketahui.

"Saya minta semua ini betul-betul diikuti, dikawal, diawasi, termasuk Mendag, Dirjen Bea Cukai dilapangan dilihat betul, ini (misalnya) ada alat kesehatan ini lari ke mana  oh ke provinsi a, oh ke kabupaten b, oh ke kota c, oh ke kementerian e, ya kelihatan semua, sekarang ini gampang sekali lihat-lihat," katanya.

Presiden meminta Kementerian, Pemda, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri. presiden meminta 40 persen dari anggaran pengadaan barang dan jasa yang ada di masing-masing lembaga atau institusi digunakan untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

'"Kita hanya minta 40 persen dulu, targetnya engga banyak banyak saja sampai Mei," pungkas Presiden.