Kepala BKKBN: Banyak Orang Tua Beli Rokok Rp600 Ribu Perbulan Bisa, Tapi Beli Telur Tak Bisa

Presiden menargetkan angka stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024.

Baca juga: Cerita Hasto Wardoyo Saat Dipercaya Jokowi Jadi Kepala BKKBN: Akui Ada Kedekatan dengan Megawati

Kepala daerah menjadi satu di antara stakeholder BKBBN, sejauh ini hambatan apa yang dialami di dalam menjalankan program?

Urusan KB dan stunting bagi kepala daerah urusan yang nomor sekian. Saya merasa karena pernah menjadi kepala daerah banyak urusan lain ya politik, sosial, budaya, infrastruktur. Sehingga urusan BKKBN nomor sekian.

Itu boleh dibuktikan anggaran yang dikucurkan untuk KB ini kecil sekali. Angkanya 0,000 begitu. Saya pikir harus ada goodwill dari pemerintah.

Saya melihat reflek dari warga karena tidak ada yang teriak minta angka stunting diturunkan. Kebanyakan dari warga meminta perbaikan infrastruktur misalnya jalannya di aspal, diberikan air bersih, dan bantuan sembako.

Oleh karena itu yang terjadi kepala daerah mengikuti ekspektasi dari publik. Itu saya pikir naluri pejabat politik. Jadi makanya think thank dalam membuat kebijakan harus visioner.

Baca juga: Kata Kepala BKKBN Dokter Hasto: Konflik Dokter Terawan Versus IDI Ada Solusinya

Pengalaman apa saja yang Pak Hasto alami saat ditunjuk menjadi Kepala BKKBN di saat kondisi pandemi Covid-19?

Kita setiap bulan selalu kumpulkan data, peserta KB bagaimana, akseptor, layanan yang hamil berapa itu terus kita pantau. Begitu ada pandemi itu semua turun, yang suntik KB, yang pasang susuk dan IUD turun.

Ini imbasnya ke hamil, makanya itu yang kami alami. Kita lantas menggerakan mobil KB yang biasa dipakai untuk konseling. Di saat pandemi dipakai untuk sosialisasi jangan hamil dulu.

Kita juga ubah strategi semua penyuluh dan petugas lapangan bergerak membawa obat KB ke lapangan, membagikan alat kontrasepsi door to door.

Dikarenakan aturan social distancing kegiatan pembagian alat kontrasepsi yang biasa dilakukan massal kini kita lakukan serentak.

Dan alhamdulillah angka pertumbuhan hamil sedikit banyak bisa kita tekan di awal masa pandemi Covid-19.

Banyaknya cabang BKKBN hingga ke pelosok daerah apakah pemerintah juga memberikan tugas untuk menyuntik vaksin Covid-19?

Iya kita diminta Presiden untuk membantu, kemudian kita mengerahkan bidan-bidan yang menjadi partner BKKBN. Bidan-bidan kita ini banyak jumlah mencapai 400 ribu lebih seluruh Indonesia.

Tenaga kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi (STR) sebanyak 280 ribu. Yang sudah praktik mandiri hampir 40 ribu lebih. Dari situlah kita mengerahkan bidan untuk menyuntik vaksin.