Pilpres 2024
Kepiawaian Erick Thohir Sehatkan BUMN Menjadi Modal Menuju Pilpres 2024
Salah satu kerja profesional Menteri Erick yang diakui adalah restrukturisasi dan revitalisasi perusahaan BUMN.
lihat foto
IPO anak usaha perusahaan BUMN yang bergerak di sektor energi seperti Pertamina Geothermal Energy dan Pertamina Hulu Indonesia dinilai Fahmy bukan merupakan liberalisasi sektor energi.
Sebab perusahaan yang melakukan IPO bukan induknya seperti PLN atau Pertamina. Jika yang IPO Pertamina atau PLN, Fahmy menilai langkah tersebut melanggar konstitusi Negara.
"IPO anak usaha BUMN justru membuat beban negara untuk penyehatan anak usaha BUMN di sektor pertambangan dan energi berkurang. Justru Pertamina Geothermal Energy dan Pertamina Hulu Indonesia akan mendapatkan dana yang murah dibandingkan obligasi maupun pinjaman bank. Saya dukung langkah Menteri Erick untuk menyehatkan anak usaha BUMN pertambangan dan energi melalui IPO," tutur Fahmy.
Agar anak usaha perusahaan BUMN energi dan pertambangan siap go public, Fahmy meminta Kementerian BUMN dapat memperbaiki kinerja keuangannya.
Baca juga: Lukman Edy Klaim Erick Thohir Bisa Diterima Masyarakat
Jika kinerja keuangannya kurang kiclong, Fahmy meminta agar rencana IPO dapat ditunda.
Jika dipaksakan go public, Fahmy khawatir saham yang akan dijual ke investor pasar modal tak akan laku di pasar.
Selain melakukan penyehatan anak usaha BUMN melalui IPO, Fahmy juga berharap Menteri Erick dapat terus melakukan perampingan perusahaan BUMN di sektor energi dan pertambangan.
Jika ada perusahaan BUMN beserta anak usahanya yang bergerak di pertambangan dan energi yang tidak sehat, Fahmy meminta agar Menteri Erick tak segan untuk menutup atau mengeluarkan dari daftar perusahaan plat merah.
Agar perusahaan BUMN energi dapat lebih sehat lagi, Fahmy berharap Menteri Erick dapat mendesak kepada Kementerian Keuangan untuk dapat segera membayar kekurangan subsidi BBM yang selama ini belum dibayarkan ke Pertamina.
Fahmy mendengar dana kopensasi subsidi BBM yang dijanjikan Kementerian Keuangan kepada Pertamina sudah 4 tahun belum dibayarkan.
"Tugas Menteri Erick salah satunya adalah mendorong Menteri Keuangan agar dapat segera melunasi dana kompensasi subsidi BBM yang belum dibayarkan. Tujuannya agar kinerja keuangan Pertamina dapat lebih sehat sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Indonesia," tutur Fahmy.
