Masa Jabatan Presiden
Puan Minta Menteri Patuhi Perintah Jokowi Berhenti Bicara Penundaan Pemilu: Fokus Bantu Presiden
Puan Maharani minta para menteri ikuti perintah Jokowi berhenti bicara penundaan pemilu: Lebih Baik Fokus Bantu Presiden.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani minta jajaran menteri patuhi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhenti bicara penundaan pemilu.
Menurut Puan, semestinya menteri lebih fokus bekerja atasi permasalahan di tanah air.
Terlebih, saat ini, harga komoditas pangan mengalami kenaikan.
“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa."
"Khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan dalam keterangannya, dikutip dari dpr.go.id, Rabu (6/4/2022).
Baca juga: Jokowi Larang Pembantunya Bicara Penundaan Pemilu, Bagaimana Jika Masih Ada Menteri yang Ngeyel?
Dia menekankan, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 lebih penting dibicarakan menteri pada publik, ditimbang soal wacana penundaan pemilu.
"Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,” sambung dia.
Puan kembali mengingatkan para menteri lebih baik bekerja mengatasi persoalan kenaikan harga sembako.
“Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini,” ujarnya.
Baca juga: DAFTAR Menteri yang Kena Tegur Jokowi, Dianggap Tak Beri Penjelasan ke Rakyat
Selain itu, Puan berpendapat, menteri yang terus berbicara soal wacana penundaan pemilu justru akan membuat publik kurang percaya dengan pemerintah.
Sementara pada situasi ini, pemerintah butuh dukungan masyarakat dalam memulihkan ekonomi nasional.
"Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi."
"Padahal di saat-saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerjasama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang memukul kita dua tahun belakangan ini,” jelas Puan.
Baca juga: Presiden Larang Kabinet Bicara 3 Periode, LaNyalla: Menteri Harus Taat!
Lebih lanjut, Puan menegaskan, tidak ingin momentum pemulihan ekonomi terganggu karena wacana penundaan pemilu.
"Mari kita satukan energi bangsa untuk bisa mengatasi tantangan ekonomi saat ini, agar kita semua bisa bersama-sama memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi transisi Covid-19 dengan sebaik-baiknya."
"Jangan sampai momentum ini lepas karena hal-hal yang kontraproduktif," tandasnya.
Jokowi kepada Para Menteri: Jangan Sampai Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan pernyataan tegas soal penolakan terhadap wacana pemundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan.
Kali ini, di hadapan jajaran kabinet, Jokowi tidak ingin ada lagi menteri yang berpendapat terkait wacana presiden 3 periode.
Hal itu diperingatkan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (6/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," tegas Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Baca juga: Faldo Maldini Tanggapi Kritik Amien Rais pada Jokowi dan Luhut: Harusnya Argumen Lebih Rasional
Jokowi bahkan meminta para menteri tak menimbulkan pernyataan yang menuai polemik.
Ia memerintahkan agar para menteri lebih fokus pada pekerjaannya.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucap dia.
Selain isu wacana jabatan 3 periode, Jokowi juga menyampaikan pentingnya pernyataan menteri memiliki sense of crisis.
Kemudian, ia menyinggung masalah minyak goreng yang dinilai tak ada kejelasan solusi dan akar masalahnya.
Baca juga: Pengamat Sarankan Jokowi Tegas Tolak Usul Perpanjangan Masa Jabatan Jika Memang Seorang Negarawan
Presiden pun meminta para menteri untuk memiliki sense of crisis terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat.
"Pernyataan kita harus sense of crisis, harus sensitif dengan kesulitan-kesulitan masyarakat," ucap dia.
"Diam semua enggak ada statement. Hati-hati, kita dianggap enggak ngapa-ngapain, kita enggak kerja. Atau mungkin juga enggak ngapa-ngapain dan enggak kerja."
"Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan," sambung Presiden di hadapan para menteri.
Baca juga: Mendagri Diminta DPR Jatuhkan Sanksi kepada Para Kades yang Dukung Jokowi 3 Periode
Diketahui, isu wacana penundaan pemilu maupun masa jabatan presiden beberapa kali muncul, walaupun sempat mereda.
Awalnya wacana penundaan pemilu datang dari usulan para elite partai politik.
Seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar AIrlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Terbaru, isu perpanjangan masa Jokowi 3 periode juga kembali terdengar saat musyawarah para kepala desa se-Indonesia di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Jokowi sendiri juga sudah beberapa kali angkat bicara menolak isu perpanjangan masa presiden 3 periode.
(Tribunnews.com/Shella Latifa)
