Ragam Kritik dari Parpol untuk Luhut: dari Big Data hingga Prime Minister

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, tengah menjadi sorotan.

Hal tersebut dikarenakan dugaan keterkaitan Luhut terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal  wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden.

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan (Pemilu 2024), urusan perpanjangan (masa jabatan presiden), ndak,” ujar Jokowi pada Selasa (5/4/2022) lalu.

Diketahui, Luhut sempat mengungkapkan memiliki big data 110 juta masyarakat Indonesia mendukung adanya penundaan pemilu.

Baca juga: Respons Airlangga hingga Luhut setelah Jokowi Larang Bicara soal Penundaan Pemilu

Baca juga: Daftar 4 Menteri yang Pernah Bicara Isu Penundaan Pemilu 2024, Ada Luhut hingga Bahlil Lahadalia

Pernyataannya tersebut dikatakannya dalam sebuah tayangan YouTube.

Bahkan Luhut meyakini data tersebut meski dikritik banyak kalangan.

“Ya pasti, masa bohong, ujar Luhut setelah menghadiri Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta pada 15 Maret 2022 dikutip dari Kompas TV.

Hanya saja, klaim Luhut tersebut tidak pernah diungkapkan lebih detail hingga saat ini.

PKB Minta Big Data Luhut untuk Referensi

Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan bangsa (PKB), Jazilul Fawaid pun berharap agar Luhut dapat menjelaskan kepada pihaknya terkait big data yang dimiliki.

“Kalau Pak Luhut baik hati ya bagi lah ke kita datanya. Supaya kita bisa gunakan juga datanya sebagai referensi,” ujar Jazilul pada 16 Maret 2022 lalu.

Baca juga: Amien Rais Kritik Jokowi dan Luhut, Stafsus Mensesneg: Seharusnya Argumen Lebih Rasional Lagi

Di sisi lain, Jazilul juga mengaku pihaknya masih mempelajari soal analisis big data untuk digunakan dalam sebuah keputusan politik.

“Sekarang bagi PKB, big data itu penting juga ternyata digunakan sebagai salah satu referensi.”

“Nah, big data PKB enggak terlalu big mungkin ya. Tapi, kan belum ada asosiasi big data,” jelasnya.

PDIP Pertanyakan Kapasitas Luhut soal Big Data hingga Dianggap 'Prime Minister'

Kritik juga dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Dikutip dari Kompas TV, Hasto merasa heran dengan Luhut karena menggunakan big data untuk kepentingan soal respons masyarakat terkait penundaan pemilu.

Hasto menegaskan seharusnya big data digunakan untuk persoalan yang mendesak seperti minyak goreng langka atau kenaikan harga pokok.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?”

“Karena kalau berbicara politik, hukum, dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” ujar Hasto pada 14 Maret 2022 silam.

Saat itu, Hasto pun menagih berupa pertanggungjawaban secara akademis terkait kepemilikan big data tersebut.

Baca juga: Tolak Buka Data, Ketua Komite I DPD Minta Jubir Luhut Baca UU Informasi Publik

Ia juga meminta agar Luhut fokus pada tugasnya saja dan sesuai dengan mandat yang diberikan.

“Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hali tu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tegas Hasto.

Selain itu sindirian juga dilontarkan oleh rekan Hasto di PDIP yaitu Bambang Wuryanto.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP ini menyebut Luhut memiliki kekuatan seperti seorang prime minister atau perdana menteri.

Namun, Bambang tidak menyebut itu terkait big data tetapi mengenai tindakan penganuliran yang dilakukan Luhut terhadap keputusan Jokowi ihwal kembali dibukanya ekspor batu bara ke negara lain.

“Kan banyak orang yang mengatakan beliau “prime minister”. Menteri utama. Menko kan menteri utama, Bos.”

“Tap orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat.”

“Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statemen. Itu clear-lah. Orang politik juga paham,” jelasnya Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Jokowi Marahi Menteri & Perintahkan Setop Wacana Penundaan Pemilu, Jubir: Pak Luhut Pasti akan Patuh

Bambang juga menilai ungkapan Presiden Jokowi tersebut agar para menterinya fokus bekerja pada rakyat.

“Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai Pak Pesiden sedang mengingatkan menteri-menterinya supaya sadar posisi.”

“Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri.”

“Tapi menteri yang nggak ada urusannya, ngak usahlah (ikut membicarakan pemilu,” pungkas Bambang.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas TV/Iman Firdaus/Fadel Prayoga)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)