Pemerintah Gelontorkan Rp502 Triliun, Pertalite hingga Listrik di Bawah 3.000 VA Tak Jadi Naik

TRIBUNNEWS.COM - Demi kestabilan ekonomi masyarakat, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya.

Satu di antaranya yakni dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 502 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan bersama relawannya pada acara Rakernas 5 Projo di Balkondes Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Magelang, Sabtu (21/05/2022) siang.

Sebagaimana disampaikan Jokowi, besarnya anggaran ini dipicu karena adanya pandemi dan perang Rusia-Ukraina.

"Pemulihan ekonomi yang akan muncul (dilakukan) tahun ini (sulit karena kita) ditimpa oleh perang Rusia -Ukraina."

"Di seluruh dunia (energi) ini naik semua, energi ini berati bahan bakar minya (BBM), gas, minyak, semua negara mengalami kenaikan."

"Yang kedua (komoditas) pangan, itu naik semuanya."

Baca juga: PLN Catat Kenaikan Penjualan Listrik, Tertinggi di Riau Hingga Bangka Belitung

"(Masyarakat) supaya tahu, untuk mempertahankan harga Pertalite, harga elpigi, (subsidi) listrik yang di bawah 3.000 VA, Pemerintah itu keluar (anggaran) besar sekali, yaitu Rp502 triliun," kata Jokowi dikutip dari tayangan Kompas Tv, Minggu (22/5/2022).

Belum lagi, kata Jokowi, pemerintah memberikan bantuan sosial yang anggarannya Rp 154 triliun.

Tentu anggaran ini bukan merupakan anggaran yang kecil.

BBM, LPG dan Listrik Subsidi, Tidak Naik

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sehingga, BBM, LPG dan listrik yang disubsidi tidak jadi naik.

“Persetujuan DPR memastikan bahwa BBM, LPG dan listrik yang disubsidi tidak naik."

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR : Sekarang Bukan Waktu yang Tepat Naikkan Tarif Listrik

"Ini bukti negara hadir dan terus berupaya keras, karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global," ucap Erick dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (20/5/2022).