Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Hewan yang Terkena PMK Hukumnya Tidak Sah untuk Kurban

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pernyataannya terkait Hari Raya Idul Adha tahun ini yang dirayakan di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Wapres Ma'ruf pun mengimbau para penyedia hewan kurban untuk bisa menyediakan hewan yang sehat dan terbebas dari PMK.

Pasalnya, menurut Wapres Ma'ruf, berkurban dengan hewan yang terkena PMK hukumnya tidak sah.

Terlebih daging dari hewan kurban tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat luas.

“Sebab berkurban dengan hewan yang terkena PMK hukumnya tidak sah. Di samping itu, daging dari hewan kurban tersebut nantinya akan didistribusikan dan dinikmati oleh masyarakat luas,” kata Wapres Ma'ruf, Sabtu (9/7/2022), dilansir laman resmi wapresri.go.id.

Lebih lanjut Wapres Ma'ruf menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah muakkad, atau sudah yang sangat dianjurkan.

Baca juga: Wakil Presiden Maruf Amin Kurban Sapi Simmental Seberat 1 Ton di Masjid Istiqlal

Pasalnya, dengan berkurban kita bisa memberikan manfaat yang besar kepada orang lain.

“Umat Islam sangat dianjurkan setidak-tidaknya sebagai sunnah muakkadah untuk menyembelih kurban. Bahkan di antara ulama ada yang mewajibkan untuk menyembelih kurban,” tuturnya.

Selain itu, Wapres Ma'ruf menyatakan, menyembelih hewan kurban ini tidak hanya untuk pelaksanaan tuntutan agama saja.

Namun, juga sebagai bentuk bukti kepekaan sosial untuk berbagi dan peduli kepada sesama.

"Kurban dapat menjadi bukti kepekaan sosial bagi kita untuk berbagi dan peduli kepada sesama apalagi pasca pandemi seperti sekarang ini," ungkap Wapres Ma'ruf.

Baca juga: Konsumsi Olahan Daging Kurban Tanpa Takut Kolestrol Naik? Yuk Ikuti Cara Aman Dari Ahli Gizi

Kemenag Ingatkan Masyarakat soal Proses Penyediaan Daging Halal untuk Kurban

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak memaksakan diri berkurban, terlebih di tengah meluasnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indoensia.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Mastuki.