Rancangan KUHP
ICW Catat 5 Poin Upaya Pelemahan Pemberantasan Korupsi Melalui RKUHP
ICW menyatakan melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pemerintah seakan-akan ingin melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pemerintah seakan-akan ingin melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengungkap lima poin terkait pelemahan sistematis terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi yang tertuang dalam naskah RKUHP.
Pertama, hukuman pelaku korupsi dikurangi.
ICW menyatakan mayoritas pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukuman pokok berupa pidana badan dan denda dikurangi.
Menurut dia, dalam Pasal 607 RKUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.
"Aturan ini ternyata memuat penurunan pidana badan dari 4 tahun, menjadi 2 tahun penjara. Tidak cukup itu, denda minimalnya pun serupa, turun dari Rp 200 juta menjadi hanya Rp 10 juta," kata Kurnia Ramadhana dalam keterangan yang diterima, Selasa (2/8/2024).
Baca juga: Pastikan Publik Setuju, Presiden Minta Kabinetnya Sosialisasikan RKUHP
Kemudian, ICW menyoroti Pasal 608 RKUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 3 UU Tipikor.
Menurut ICW, sekalipun pidana badan mengalami kenaikan dari 1 tahun menjadi 2 tahun penjara, tapi tidak sebanding dengan subjek hukum pelaku, yakni pejabat publik.
"Ini sekaligus upaya menyamakan hukuman antara masyarakat dengan seorang yang memiliki jabatan publik tertentu," katanya.
Pasal selanjutnya yang disorot ialah Pasal 610 ayat (2) RKUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 11 UU Tipikor.
"Hampir serupa dengan ketentuan lain, hukuman yang ditujukan kepada penerima suap ini pun mengalami penurunan, dari 5 tahun menjadi 4 tahun penjara. Untuk hukuman pokok lain, seperti denda juga menurun, dari Rp 250 juta menjadi Rp 200 juta," ujar Kurnia.
Baca juga: Perguruan Tinggi Diminta Aktif Beri Masukan Pemerintah Soal RKUHP
Spesifik menyangkut hukuman denda, disampaikan Kurnia, bahwa salah satu pidana pokok tersebut masih terbilang rendah di dalam naskah RKUHP.
Ia mengatakan denda maksimal yang bisa dijatuhkan kepada pelaku hanya Rp 2 miliar.
Hal itu, menurut ICW, berbeda jauh dengan UU tindak pidana khusus lain, seperti UU Narkotika atau UU Anti Pencucian Uang yang dendanya bisa mencapai Rp 10 miliar.
