Pemilu 2024

Pemilu 2024 Bakal Banyak Potensi Pelanggaran, Bawaslu Minta Dukungan Pemangku Kepentingan

(Bawaslu) menilai Pemilu 2024 akan banyak dinamika utamanya banyak hal-hal tidak terduga seperti potensi pelanggaran.

Tribunnews.com/ Gita Irawan
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja.Pemilu 2024 Bakal Banyak Potensi Pelanggaran, Bawaslu Minta Dukungan Pemangku Kepentingan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai Pemilu 2024 akan banyak dinamika utamanya banyak hal-hal tidak terduga seperti potensi pelanggaran.

Maka dia melihat butuh kerja sama antar pemangku kepentingan untuk meminimalisir kemungkinan potensi konflik yang ada.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melihat ada hal urgensi yang perlu menjadi perhatian di Pemilu 2024 seperti politik identitas suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA), politik uang dan penyalahgunaan anggaran.

Kemudian pelanggaran netralitas ASN TNI/Polri dan kepala desa, data dan pemutakhiran data pemilih, kerumitan pemungutan dan penghitungan percepatan hasil terakhir hoax atau berita bohong.

"Maka kerja sama pemangku kepentingan dibutuhkan, agar ini menjadi perhatian kita bersama," kata Bagja dalam Round Table Discussion (RTD) di Gedung Lemhanas RI, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Selain itu Bagja mengingatkan di tahun 2024 mendatang, akan ada 514 Pemilihan Bupati dan Walikota, lalu 33 Pemilihan Gubernur akan membuat penyelenggara kewalahan.

"Ini kalau dibayangkan ya tidak terpikirkan, karena kita tahu kami penyelenggara akan agak repot, maka kami perlu dukungan," tuturnya.

Baca juga: Bawaslu Sarankan KPU Benahi Sipol Menyusul 98 Nama Penyelenggara Pemilu Dicatut Parpol

Walau begitu, Bagja menyampaikan Bawaslu tidak akan bekerja dengan tangan kosong sehingga strategi telah disiapkan. Seperti, jelas Bagja, pencegahan potensi pelanggaran dengan pengawasan secara langsung. Ini dapat dipecahkan dengan identifikasi dan pemetaan kerawanan dan pelanggaran pemilu koordinasi, supervisi, membimbing, memantau dan evaluasi penyelenggaraan pemilu.

"Lalu bisa juga dengan koordinasi melibatkan instansi Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga," kata dia.

Setelah itu, dirinya menyatakan Bawaslu pun bersiap melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa. Bawaslu pun, dikatakan Bagja, dapat memberikan saran rekomendasi perbaikan.

"Saya harap nanti kampanye di 2024 penuh senyum dan damai, semoga para calon dan partai politik mengerti menjaga bhineka tunggal Ika dan kesatuan negeri kita," tutupnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved