Kenaikan Harga BBM

Pemerintah Berencana Menaikkan Harga BBM, Gunhar Minta Subsidi Tepat Sasaran

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mengatakan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama ini memang sudah sangat membebani APBN

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Adi Suhendi
Istimewa
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang mengkaji untuk menaikkan harga BBM subsidi.

Alasannya subsidi yang dikeluarkan lewat APBN untuk menahan harga BBM saat ini sudah terlalu membebani keuangan negara dan tidak tepat sasaran.

Bahkan menurut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bicara kepada publik soal keputusan kenaikan harga BBM.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar, mengatakan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama ini memang sudah sangat membebani APBN, seiring naiknya harga minyak dunia.

"Berdasarkan data, lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai USD 98 per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar USD 63 per barel," kata Gunhar dalam keterangannya, Senin (22/8/2022).

Baca juga: Pakar Nilai Opsi Naikkan Harga BBM Subsidi Bukan Pilihan Tepat, Ini Alasannya

Dengan besarnya subsidi BBM itu, Gunhar menambahkan, maka penyalurannya harus tepat sasaran, yang diperuntukan bagi masyarakat, tak mampu, sebagai penerima manfaat.

Namun, menurutnya dalam praktiknya, penyaluran BBM bersubsidi kurang tepat sasaran.

Dimana sekitar 60 persen konsumen yang membeli BBM subsidi adalah kelompok masyarakat mampu.

"Kalangan masyarakat mampu yang 60 persen ini mengonsumsi sedikitnya 80 persen dari BBM subsidi yang dipasok ke pasar. Sisanya, atau 40 persen konsumen dari kalangan yang berkekurangan, hanya mengonsumsi 20 persen BBM subsidi," katanya.

Baca juga: Energy Watch: Menaikkan Harga BBM Bersubsidi Bukan Solusi Utama, Tapi Pembatasan

Untuk itulah, legislator PDI Perjuangan ini mengusulkan perlunya kompensasi peralihan subsidi energi, dari berbasis barang langsung kepada masyarakat yang kurang mampu.

"Jika subsidi langsung diberikan pada warga menengah ke bawah, maka subsidi akan lebih cepat sasaran dan pada saat yang sama, pemerintah masih dapat menghemat keuangan negara," katanya.

Gunhar pun meminta rencana kenaikan harga BBM juga harus diringi pemerintah dengan mencermati beberapa dampaknya kepada ekonomi masyarakat, seperti tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.

"Konsumsi masyarakat Indonesia berkontribusi besar terhadap PDB, sehingga jika inflasi meningkat tentunya akan membatasi konsumsi masyarakat dan menurunkan daya beli," ucapnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved