Bursa Capres

Soal Isu 'Dewan Kolonel' di Fraksi PDIP DPR untuk Pencapresan Puan, Said Abdullah: Itu Bercanda

Said Abdullah, membantah di dalam fraksi PDIP di DPR RI sudah ada tim khusus dengan nama Dewan Kolonel untuk membantu Puan Maharani di Pilpres 2024.

Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM/IST
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, MH Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2018). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, membantah di dalam fraksi PDIP di DPR RI sudah ada tim khusus dengan nama Dewan Kolonel untuk membantu pemenangan Puan Maharani di Pilpres 2024.

Menurutnya, semua masih taat terhadap Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri soal urusan pencapresan dari PDIP.

"Dipastikan sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi, Pak Utut, di mana ada dewan kolonel tempatnya? Di mana ada dewan jenderal? Ini kan omongan sesaat saling bercanda kemudian dikutip," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Sebagai anggota fraksi PDIP DPR RI, Said mengaku belum pernah mendengar adanya tim untuk memenangi Puan.

Menurutnya, semua masih taat pada arahan Megawati soal pencapresan.

"Ketua umum belum mengeluarkan fatwa, belum statement. Lho kok tiba-tiba ada dewan kolonel? Mungkin istilahnya nggak serem-serem amat kali," tuturnya.

Sejauh ini, kata dia, belum ada sama sekali tim dibentuk untuk mendorong Puan dalam urusan pencapresan.

"Bahwa Mbak Puan turun dsb kan memang diperintah oleh partai, apalagi sebagai ketua DPR masa mau duduk di atas terus tidak turun ke bawah ya salah. Tugas beliau itu sebagai Ketua DPP plus di pundaknya sebagai Ketua DPR, kan harus turun," tuturnya.

"Tapi kalau tidak turun dimarahi kan. Turun salah lagi kan, seakan-akan ada tim. Tidak ada tim," sambungnya.

Baca juga: Ganjar Tak Diundang Saat Acara Partai di Jawa Tengah, PDIP Tegaskan Puan Maharani Tak Ada Masalah

Sebagai informasi, sejumlah pihak di fraksi PDIP DPR RI sudah membentuk tim dengan nama Dewan Kolonel.

Tujuan pembentukan itu disebut-sebut untuk mendorong Puan Maharani dalam pencapresan di Pilpres 2024.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved