Kecam Mutilasi 4 Warga di Papua, Komnas HAM Setuju dengan KSAD agar Pelaku Oknum TNI Dipecat

Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam mengatakan oleh karenanya, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya termasuk pemecatan.

Penulis: Gita Irawan
Tribunnews.com/Gita Irawan, AFP/SEVIANTO PAKIDING
Konferensi pers Komnas HAM RI, Selasa (20/9/2022) (kiri), seorang tersangka yang merupakan anggota TNI menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi di Mimika, Papua, Sabtu (3/9/2022) (kanan). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM RI mengecam tindakan yang dilakukan oleh para pelaku pembunuhan dan mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika Pelaku yang melukai nurani dan merendahkan martabat manusia.

Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam mengatakan oleh karenanya, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya termasuk pemecatan bagi pelaku oknum anggota TNI.

Pemecatan dari keanggotaan TNI tersebut, kata Anam, sejalan dengan pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

"Jadi kalau soal pemecatan ini kami setuju dengan Pak KSAD yang jauh-jauh hari sudah bilang ini harus dipecat saja," kata Anam saat konferensi pers di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Selasa (20/9/2022).

Berebeda dengan pihak keluarga yang menuntut hukuman mati kepada para pelaku, Komnas HAM, kata Anam, meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya.

"Kita minta memang ini dihukum seberat-beratnya. Kalau keluarga korban mintanya dihukum mati. Kalau kami mintanya dihukum seberat-beratnya dan segera dipecat," kata Anam.

Baca juga: Komnas HAM Harap Panglima TNI-KSAD Dorong Pengadilan Koneksitas Untuk Kasus Mutilasi 4 Warga Mimika

Terkini, Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman menyampaikan perkembangan penanganan kasus pembunuhan disertai mutilasi empat warga dari Kabupaten Nduga yang melibatkan oknum prajurit TNI pada 22 Agustus 2022 di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika.

Herman menyampaikan saat ini proses penyidikan terhadap enam oknum prajurit tersebut telah rampung.

"Bahwa saat ini proses penyidikan terhadap enam orang Prajurit TNI AD sebagai tersangka dan para saksi telah selesai," kata Herman dalam keterangannya pada Senin (19/9/2022).

Keenam oknum prajurit tersebut yakni Mayor Inf HFD, Kapten Inf DK, Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC, dan Pratu ROM.

Dari keenam Prajurit tersebut, kata Herman saat ini tiga orang telah berada di Instalasi Tahanan Militer di Waena, Jayapura.

Mereka adalah Mayor Inf HFD, Pratu RAS, dan Pratu RPC.

Sedangkan tiga orang lainnya, kata dia, kini masih berada di Subdenpom Timika.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved