Kasus Lukas Enembe
Lukas Enembe Jadi Tersangka di KPK, Wapres Ma'ruf Amin: Semua Orang Harus Patuh Hukum
Wakil Presiden KH Maruf Amin meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe mematuhi proses hukum. Lukas Enembe saat ini berstatus sebagai tersangka di KPK.
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Namun, Lukas Enembe mangkir dari panggilan pertama penyidik KPK.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden KH Maruf Amin meminta agar Lukas Enembe mematuhi proses hukum.
Menurut Maruf Amin, semua orang harus mematuhi hukum, tanpa terkecuali.
"Kita lihat nanti prosesnya seperti apa, semua ada aturannya itu, tidak terkecuali siapa saja dan semua orang harus bisa patuh kepada penegakan hukum dan itu komitmen kita sebagai bangsa tentu untuk mematuhi hukum berlaku di Indonesia," ujar Maruf Amin di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/9/2022).
Maruf Amin mengatakan KPK memiliki dasar hukum untuk memproses kasus korupsi yang menjerat Lukas Enembe.
Baca juga: Tim Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe Sambangi Gedung KPK, Ada Apa?
"Saya kira masalah penegakan hukum oleh kpk, terhadap korupsi itu sudah ada dasarnya hukumnya, undang-undangnya ada," kata Maruf.
Dirinya mengatakan apabila terdapat sebuah kasus atau tindak pidana, setiap individu yang terjerat harus ditindak sesuai proses hukum yang berlaku di Indonesia.
Baca juga: Penetapan Tersangka Lukas Enembe Disebut Politisasi, Pengacara Seret Budi Gunawan & Tito Karnavian
Penyidik KPK, kata Maruf, dapat mengusut kasus korupsi selama bukti-buktinya terpenuhi.
"Kewenangan memang diberikan ke KPK. Sepanjang memang ada bukti-bukti yang jelas, saya kira semua orang, siapa saja bisa diproses secara hukum. Tentu dengan bukti-bukti yang jelas," pungkas Maruf.
KPK Layangkan panggilan kedua untuk Lukas Enembe
KPK melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Hal itu dilakukan lantaran Lukas Enembe mangkir dari pemeriksaan pada 12 September 2022 di Mako Brimob Polda Papua.
Pemeriksaan Lukas Enembe sebagai tersangka itu diwakili kuasa hukumnya, Stephanus Roy Rening.