Implementasi Digital dalam Program JKN, Diakui Hingga Level Bintang 5
Konsistensi BPJS Kesehatan dalam mengembangkan ekosistem digital layanan kesehatan memperoleh pengakuan dari TOP Digital Award 2022.
Editor:
Content Writer
TRIBUNNEWS.COM – Konsistensi BPJS Kesehatan dalam mengembangkan ekosistem digital layanan kesehatan lewat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memperoleh pengakuan dari TOP Digital Award 2022 yang diselenggarakan Majalah IT Works.
BPJS Kesehatan berhasil meraih tiga kategori penghargaan diantaranya TOP DIGITAL Implementation 2022 #Stars 5, TOP Leader on Digital Implementation 2022 yang ditujukan untuk Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dan TOP CIO on Digital Implementation 2022 untuk Edwin Aristiawan sebagai Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan.
“Revolusi industri 4.0 terus bergerak maju di Indonesia termasuk dalam mendukung aspek layanan kesehatan. Selain terus melakukan pengembangan ekosistem digital, BPJS Kesehatan juga harus senantiasa merawat agar implementasi layanan kesehatan berbasis teknologi informasi (TI) ini dapat memberikan kemudahan serta tetap berjalan sesuai dengan prinsip Good Governance," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam puncak acara Penghargaan TOP Digital Awards 2022 di Jakarta, Kamis (15/12).
"Kami ucapkan terima kasih kepada Majalah IT Works, karena langkah kami untuk terus menjaga ekosistem digital dalam JKN ini dianggap sebuah kinerja positif dari yang telah kami lakukan,” sambungnya.
Ghufron menambahkan penerapan digitalisasi layanan kesehatan diharapkan bukan hanya berimbas pada kemudahan layanan yang dirasakan peserta maupun stakeholder yang berada dalam ekosistem digital JKN.
Lebih jauh, digitalisasi juga akan berdampak pada keberlangsungan BPJS Kesehatan dan Program JKN itu sendiri, baik saat ini maupun di masa mendatang. Digitalisasi merupakan investasi yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan akibat perubahan zaman.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Teknologi Informasi Nasional Republik Indonesia, Ing. Ilham Akbar Habibie saat memberikan keynote speech dalam penghargaan tersebut mengungkapkan pentingnya penerapan TI karena saat ini seluruh lini bisnis maupun pemerintahan sudah semakin terdampak oleh keberadaan digitalisasi. Ilham juga menyorot di masa depan, kolaborasi antar institusi baik pemerintahan maupun perusahaan akan semakin banyak dilakukan khususnya dalam hal pertukaran data.
“Untuk itu, diperlukan pengolahan data yang baik salah satunya dengan pembentukan big data berbasis artificial intelligent, bisa dengan machine learning atau yang lain, dan ini harus terus dikembangkan,” kata Ilham.
Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan mengungkapkan tantangan BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN akan semakin besar. Terutama Program ini, tengah dalam perjalanan menuju Universal Health Coverage (UHC) atau dengan kata lain tercakupnya seluruh penduduk Indonesia dalam skema jaminan kesehatan nasional. Seiring dengan jumlah kepesertaan yang besar tentu akan berimbas pada ekosistem JKN akan semakin besar, termasuk dalam penerapan digitalisasi dan TI.
“Dengan jumlah pegawai yang relatif tidak terlalu besar sekitar 9000-an pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, dalam waktu dekat BPJS Kesehatan harus melayani 270 juta penduduk Indonesia. Untuk itu, diperlukan sistem teknologi informasi yang kuat dan memadai,” kata Edwin.
Senada dengan Direktur utama, Edwin menjelaskan bahwa saat ini TI BPJS Kesehatan adalah akselerator layanan digital Program JKN. TI menjadi inti dari proses bisnis yang ada di BPJS Kesehatan.
Lebih jauh, TI di BPJS Kesehatan ditingkatkan posisinya yang semula hanya berfungsi sebagai pendukung (support) yang menyediakan layanan-layanan digital saja, kini diubah perannya bahwa TI juga mendukung agar kinerja finansial dan keberlangsungan BPJS Kesehatan dan Program JKN tetap terjaga.
“Apalagi di tahun depan, rencana strategis BPJS Kesehatan adalah peningkatan kepatuhan dalam program JKN. Peran TI sangat penting bagaimana mengakselerasi kebijakan terkait kepatuhan peserta dengan pemangku kepentingan lain. Dalam penegakan kepatuhan JKN, kita akan lebih banyak berkolaborasi dengan stakeholder terkait, akan lebih sering melakukan pertukaran data, sehingga diperlukan tata kelola yang mumpuni dalam digitalisasi layanan,” jelas Edwin.
Saat ini, BPJS Kesehatan sudah memanfaatkan teknologi terbaru seperti artificial intelligent serta sudah mulai memasukkan unsur future of connectivity termasuk di dalamnya teknologi 5G untuk mendukung tujuan organisasi ke depan.(*)