PPP Tak Khawatir Presiden Jokowi Buka Opsi Lakukan Reshuffle Kabinet

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak khawatir soal kemungkinan Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Presiden Jokowi diyakini bakal bersikap adil terhadap partai politik koalisi pemerintah.

"Kami tidak khawatir kalau soal menteri dari PPP akan terkena reshuffle, karena yakin bahwa Presiden akan bijak dalam mempertimbangkan representasi partai koalisi,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Arsul menilai Jokowi pasti mempertimbangkan loyalitas PPP dalam koalisi pemerintah.

Namun, ia menyerahkan semua keputusan itu kepada Presiden.

“Tentu kalau soal orang PPP yang duduk di dalamnya, sepenuhnya merupakan bagian dari prerogatif Presiden untuk mempertahankan atau memilih yang baru,” kata dia.

Menurut dia, reshuffle sangat mungkin terjadi di sisa waktu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Baca juga: Jokowi Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Dilakukan

“Bagi PPP yang paling penting siapa pun yang masuk kabinet seyogianya sosok yang bisa langsung bekerja, dan hanya perlu adaptasi singkat saja terhadap portofolio kementeriannya,” tandas Arsul.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

“Mungkin,” kata Presiden

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu terungkap dalam temuan lembaga survei Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).

Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.

Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.