Hubungan Jokowi dengan Paloh Retak Buntut Capreskan Anies, Akankah Berujung Menteri NasDem Digusur?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ucapan Presiden Joko Widodo terkait kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle ditanggapi berbagai pihak.

Banyak yang mengaitkan pernyataan Jokowi itu dengan hubungannya dengan Partai NasDem yang mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pemilu 2024.

Bahkan secara terang-terangan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta kinerja dua menteri kabinet Indonesia Maju asal Partai NasDem untuk dievaluasi.

Terkait hal itu, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyatakan, jika permintaan Djarot itu dilandaskan pada kinerja menteri, maka bukan hanya menteri asal Nasdem yang perlu dievaluasi.

"Kenapa PDIP hanya me-mention menteri Nasdem, itu yang kita sebut bahwa tendensi politiknya jauh lebih kentara ketimbang tendensi kinerja," kata Adi seperti dikutip Kompas.com

Adi menuturkan, sikap PDI-P tersebut adalah bagian dari konsekuensi setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Pasalnya, menurut Adi, selama ini Anies dianggap sebagai simbol oposisi pemerintahan Jokowi.

Karena itu, kata dia, ketika Nasdem berkongsi dengan simbol oposisi maka pilihannya adalah mengundurkan diri atau dikeluarkan dari koalisi.

"Kalau nunggu Nasdem mengundurkan diri dari koalisi enggak mungkin, pasti yang disampaikan oleh Pak Djarot itu adalah penegasan bahwa Nasdem harus dikeluarkan efek dari mendukung Anies," ujar Adi.

Baca juga: Jokowi Singgung Reshuffle, PDIP Terang-terangan Minta Menteri NasDem Dievaluasi & Komentar Pengamat

Namun Adi mengingatkan bahwa keputusan Jokowi mengeluarkan Nasdem dari kabinet justru dapat berdampak positif bagi partai yang dipimpin Surya Paloh itu.

Sebab, publik dapat menilai bahwa Nasdem dikeluarkan dari kabinet bukan karena kinerja menteri-menterinya, tetapi karena kepentingan politik.

"Ini akan menguntungkan Nasdem secara elektroal karena sangat kentara akan terlihat Nasdem dikriminalisasi, Nasdem itu dikucilkan gara-gara hanya karena mengusung Anies Baswedan," kata Adi.

Keretakan hubungan Jokowi dengan Surya Paloh

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap deklarasi pencalonan presiden untuk Anies Baswedan oleh partainya tak memengaruhi hubungan Nasdem dengan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, Nasdem ingin tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024.

"Bukan karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah, perasaan hati kita sebagai kader mengurangi rasa kedewasaan kita," kata Paloh dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Nasdem di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

Paloh mengatakan, hingga hari ini partainya masih menganggap Jokowi sebagai presiden Partai Nasdem.

Dukungan terhadap pemerintah terus ditunjukkan Nasdem lewat berbagai upaya yang sejalan dengan roda administrasi pemerintahan pimpinan Jokowi.

Bagi Paloh, Jokowi merupakan seorang sahabat.

Dia ingin Nasdem menjadi sahabat sejati Jokowi yang setia dalam suka dan duka sampai akhir.

Paloh pun berharap Jokowi punya sikap yang sama. Pimpinan Partai Nasdem itu tak ingin presiden mendepak partainya dari barisan koalisi pendukung pemerintahan.

"Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo ini menyatakan 'selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda', itu lain halnya. Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, aaaahh. Itu bukan keinginan kita. Itu bukan harapan kita," kata Paloh.

"Dan itu adalah kemenangan bagi mereka yang memang tak menginginkan terjaganya stabilitas nasional untuk tetap melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo," lanjutnya.

Surya Paloh mengaku, hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.

Meski demikian, dia mengatakan, ada pihak yang sengaja ingin merusak persahabatannya dan Jokowi dengan menggulirkan isu seolah presiden tak mau lagi Nasdem berada di koalisi pemerintahan kini.

Baca juga: Pengamat Soal Isu Reshuffle: Hubungan Jokowi dan Surya Paloh Lagi Nggak Bagus

"Kalau ada yang mencoba mengusik mem-frame kita Jokowi itu emoh (tidak mau) pada Nasdem, itulah frame yang dilakukan, Jokowi tidak suka pada Nasdem. Itu pasti menurut saya upaya-upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa," kata Paloh.

Namun begitu, Paloh sadar bahwa perihal ini merupakan kewenangan presiden.

Dia menyerahkan sepenuhnya nasib Nasdem di Koalisi Indonesia Maju ke tangan Jokowi.

"Tapi sekarang terserah, bola ini ada di tangan Presiden Jokowi," katanya.

Sebagaimana diketahui, pada awal Oktober lalu, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Setelahnya, hubungan Surya Paloh dengan Nasdem disinyalir renggang.

Sebab, Anies notabene merupakan oposisi pemerintahan kini.

Saat ditanya soal kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet pascadeklarasi Nasdem, Jokowi menyebut, hal itu mungkin terjadi.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022). 

Jokowi sedianya tak pernah bicara langsung soal deklarasi Nasdem.

Namun demikian, PDI Perjuangan, partai penguasa yang menaungi Jokowi, berulang kali menyentil partai yang dimotori Surya Paloh itu.

Dia sempat menyinggung bahwa ada "biru" yang terlepas dari pemerintahan. Adapun biru identik dengan warna Partai Nasdem.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Baca juga: LSI Denny JA: Surya Paloh Dilema Tetap Bersama Jokowi atau Keluar dari Kabinet

Survei Charta Politika: responden setuju Jokowi rombak kabinet

Seperti diberitakan, hasil survei Charta Politika menunjukan sebagian besar responden setuju dilakukan reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju.

Hasil tersebut, berdasarkan survei Charta Politika yang dilakukan pada 8-16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto, dikutip dari kanal YouTUbe, Kamis (22/12/2022).

Lantas, Yunarto menyebut, faktor kepercayaan terhadap sosok presiden dan wakil presiden menjadi faktor yang lebih mempunyai peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle, walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas."

"Tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap, hasil survei dari lembaganya itu, dapat menjadi catatan penting bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy."

"Memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ucap Yunarto.

Apalagi, kata Yunarto, menjelang Pemilu 2024, sejumlah menteri tampak fokus untuk mempersiapkan kontestasi tersebut.

Baca juga: Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Setuju Jika Jokowi Reshuffle Kabinet

"Bahkan ada menteri dari parpol yang kecendurungan porsi politiknya agak berbeda."

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan atau Presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," ungkapnya. (*)