Ditantang NasDem Adu Prestasi Menteri, PDIP Sebut tidak Ada Konstitusi yang Mengatur Adu Prestasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan tidak ada peraturan atau konstitusi yang mengatur adanya adu prestasi menteri.

Hal itu merespons tantangan Partai NasDem agar adu prestasi dengan menteri PDIP di tengah wacana reshuffle atau perombakan kabinet.

"Tidak ada dalam tradisi ketatanegaraan kita, tidak diatur dalam konstitusi atau UU lain adu prestasi menteri karena menteri itu satu kesatuan," kata Basarah saat ditemui di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (31/12/2022).

Basarah mengatakan yang berhak melakukan evaluasi atau menilai para menteri adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Buntut Isu Reshuffle Kabinet, Elite NasDem Tantang PDIP Adu Prestasi Menteri

"Mereka membantu presiden dan yang berhak menilai prestasinya Presiden Indonesia," ujar dia.

Wakil Ketua MPR RI itu menuturkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk mengevaluasi kabinet termasuk reshuffle.

"Jadi kita serahkan saja mekanisme evaluasi ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi diberikan wewenang konstitusional termasuk jika ingin reshuffle," ucap Basarah.

NasDem Tantang Adu Prestasi Menteri

Sebelumnya Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menantang PDI Perjuangan (PDIP) agar adu prestasi menteri.

Hal itu merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta dua menteri dari Partai NasDem dievaluasi di tengah isu reshuffle.

"Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati-hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," kata Irma dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Ia juga menantang PDIP agar mengaudit penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi.

Baca juga: Wacana Reshuffle Kabinet, Elite NasDem Sindir PDIP soal Menteri Ditangkap KPK

"Yang kedua nggak usah jauh-jauh bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi," ujar Irma.

Irma juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo adalah pihak yang mendesak untuk melancarkan impor beras karena cadangan beras nasional kurang.