Memperingati HUT PDIP 2023, Beginilah Sejarah PDIP yang Diketuai Megawati Soekarnoputri

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sejarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

PDIP perjuangan merupakan salah satu politik yang ada di Indonesia dan dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Megawati Soekarnoputri merupakan Presiden kelima Indonesia, serta putri dari Presiden Pertama Indonesia, Ir Soekarno.

Dikutip dari pdipperjuangan, PDIP akan melaksanakan hari ulang tahunnya ke-50 pada 10 Januari 2023, besok.

Lantas, bagaimana sejarah PDIP?

Baca juga: Sejarah PDIP, Berhasil Hantarkan Jokowi Jadi Presiden 2 Periode hingga Jadi Partai Terkuat Saat Ini

Sejarah PDIP

Sejarah PDIP ini berawal dari Ir. Soekarno yang mendirikan Partai Nasional Indoneisa (PNI) pada 4 Juli 1927.

Saat itu, PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristien Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Tepat pada 10 Januari 1973, kelima partai tersebut dinamai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan hingga kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI Perjuangan.

Diketahui, kelima partai tersebut memiliki latar belakang sosial, ideologi, serta perkembangan yang berbeda-beda.

Perjalanan PDI Perjuangan hingga saat ini, bisa dibilang tidak begitu mulus karena banyaknya konflik dan intervensi dari pemerintahan.

Saat terjadinya konflik, anak kedua Ir. Soekarno yang bernama Megawati Soekarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (ketum).

Namun, pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Soeharto tidak menyetujui dan menerbitkan larangan untuk mendukung Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB), 2-6 Desember 1993, di Asrama Haji Sukolio, Surabaya, Jawa Timur.

Larangan dari pemerintah itupun berbalik terbalik dengan keinginan dari peserta KLB.

Kemudian, secara de facto Megawati Soekarnoputri dinobatkan menjadi ketua umum DPP PDI periode 1993-1998.

Baca juga: Profil Chica Koeswoyo, Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Jadi Ketua Seksi Acara HUT Ke-50 PDIP

Dikutip dari Tribunwiki, pada Musyawarah Nasional di Jakarta, 22-23 Desember 1993, nama Megawati Soekarnoputri dipastikan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan secara de jure.

Sebagai informasi, konflik internal pun terus terjadi hingga diadakannya Kongres di Asrama Haji Medan, 22-23 Juni 1996, dan Suryadi diplih pemerintahan Soeharto menjadi Ketum DPP PDI.

Setelah itu kembali terjadi konflik yang kali ini bentrok antara pendukung Megawati Soekarnoputri dan kubu dari Suryadi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.

Kala itu pendukung Megawati Soekarnoputri sedang menggelar Mimbar Demokrasi, tepatnya pada 27 Juni 1996.

Peristiwa penting itu dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli.

Saat di bawah pimpinan Suryadi, PDI hanya mendapatkan 11 kursi di DPR dan tahun 1998 pemerintahan Soeharto pun lengser.

Pimpinan Megawati Soekarnoputri pun semakin kuat, dan kembali ditetapkan menjadi Ketum DPP PDI di Kongres ke-V di Bali, untuk periode 1998-2003.

Berselang satu tahun menjabat, Megawati Soekarnoputri pun mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999.

PDI Perjuangan kembali melakukan Kongres I di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah pada 27 Maret-1 April 2000 dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP 2000-2005.

Megawati Soekarnoputri pun kembali dikukuhkan menjadi Ketum PDIP pada periode 2015-2020 pada Kongres IV di Bali pada 8-12 2015.

(Tribunnews.com/Pondra Puger)(Tribunwiki.com/Febry Ady Prasetyo)