11 Organisasi Masyarakat Gugat PP 64/2021 tentang Bank Tanah ke Mahkamah Agung

Dewi mengatakan kehadiran Bank Tanah dengan kewenangan dan fungsi yang luas dan kuat (super body), baik fungsi privat maupun publik, tidak dilengkapi dengan pengawasan yang ketat dan terbuka.

“Sehingga aturan tersebut berpotensi melahirkan praktik-praktik yang sarat conflict of interest antara kepentingan privat-publik, kepentingan profit-non profit, kepentingan rakyat dengan kepentingan elit bisnis-penguasa,” tuturnya.

Bank Tanah dinilai dapat menjadi cara untuk melegalkan hak atas tanah yang diterbitkan dengan cara-cara koruptif dan kolutif, melegalkan praktik spekulan tanah ala pemerintah, menyuburkan mafia tanah. 

Baca juga: Pemerintah Dinilai Telat Siapkan Bank Tanah, Lokasi Rumah Subsidi Jauh dari Jakarta

Dewi beranggapam bahwa terdapat sesat pikir RA dalam konsep Bank Tanah. 

Reforma Agraria sebagai upaya koreksi terhadap ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah sehingga akan mengikis ketidakadilan sosial di bidang agraria, 

Hal ini dimilai berbeda dengan mekanisme pengadaan tanah yang dianut oleh Bank Tanah.

“Bank Tanah jelas-jelas berorientasi menjamin percepatan pengadaan tanah demi investasi. Dengan begitu, praktik pengadaan ala Bank Tanah sejatinya mendukung proses akumulasi modal (tanah) oleh segelintir kelompok,” ucap Dewi.

“Dengan sendirinya Bank Tanah memperparah monopoli tanah, bukan melakukan perombakan atas monopoli tanah,” lanjut dia.

Di sisi lain, ketentuan ketersediaan tanah untuk RA sedikitnya 30 persen dalam Pasal 22 PP 64/2021 semakin menunjukkan bahwa RA bukan prioritas. 

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil pada 2020 lalu, kata dia, pernah menyatakan bahwa Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja ini adalah tujuannya supaya negara memiliki tanah.

Padahal, hak menguasai dari negara (HMN) atas tanah bukan berarti negara memiliki tanah. 

Politik dan hukum agraria di Indonesia menganut hak menguasai dari Negara (HMN) atas tanah yang senafas dengan pasal 33 Ayat 3 UUD,  dan UUPA 1960. 

Dari pernyataan tersebut, sudah jelas terlihat kemana arah pengaturan tanah lewat Bank Tanah di masa yang akan datang.

“Kami mendesak agar Mahkamah Agung dapat menghentikan operasi ilegal Bank Tanah dengan menerima dan mengabulkan gugatan ini sepenuhnya.”

Adapun kesebelas organisasi masyarakat teraebut di antaranya sebagai berikut:

1. Aliansi Organis Indonesia (AOI)

2. Aliansi Petani Indonesia (API)

3. Bina Desa

4. Ecosoc Rights

5. FIAN Indonesia

6. Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS)

7. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

8. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

9. Lokataru Foundation

10. Sawit Watch

11. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)