Soal Sistem Pemilu, Mardiono: Mau Proporsional Terbuka Atau Tertutup, PPP Selalu Siap

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyatakan kesiapan pihaknya terkait dengan sistem yang akan diterapkan pada Pemilu 2024.

PPP, kata dia, siap jika sistem pemilu digelar secara porporsional terbuka maupun tertutup.

Hal tersebut disampaikannya usai acara Puncak Harlah Ke-50 PPP di ICE BSD Kabupaten Tangerang, Jumat (17/2/2023).

"Bagi PPP itu mau proporsional terbuka atau tertutup, PPP selalu siap. PPP telah memiliki pengalaman panjang di dalam mengikuti pemilihan umum. PPP ini sudah 10 kali mengikuti pemilu dan besok itu adalah 5 kali sejak reformasi," kata Mardiono.

"Jadi kami sudah mempunyai pengalaman banyak apakah itu proporsional tertutup, atau semi tertutup, atau semi terbuka. PPP siap," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya Delapan partai politik (parpol) Parlemen menyatakan sikap tegas menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Pernyataan sikap itu dihasilkan setelah para ketua umum dan elite parpol melakukan pertemuan, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Baca juga: Jokowi Jawab Tudingan Dukung Pemilu Sistem Proporsional Tertutup: Saya Ini Bukan Ketua Umum Partai

Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Sementara perwakilan Partai Gerindra tak hadir namun telah menyepakati sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Ada lima poin keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Lima poin tersebut dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Berikut Lima Poin Pernyataan Sikap Delapan Partai Politik.

Baca juga: Plt Ketua Umum PPP Pamer Rekrut Lebih dari 100 Tokoh untuk Hadapi Pemilu 2024 ke Presiden Jokowi

Pertama, Kami Menolak Proporsional Tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.

Sistem Pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem Pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan Partai Politik. Kami tidak ingin Demokrasi mundur,

Kedua, Sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUUVI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem.