Wacana Kodam di Setiap Provinsi, Peneliti BRIN: Ada Daerah yang Tidak Perlu

Pertama, perbantuan terhadap instansi sipil dalam OMSP tidak bisa digunakan sebagai justifikasi penambahan atau pengurangan komando teritorial. 

Hal tersebut, kata dia, perbantuan tersebut bersifat kontekstual dan hanya terbatas dalam beberapa waktu tertentu saja. 

"Apabila mau diperkuat, perkuat langsung instansi sipil terkait untuk menghadapi masalah itu," kata dia.

Kedua, lanjut dia, prinsip TNI sebagai instrumen negara untuk menghadapi ancaman keamanan dan bukan membantu birokrasi sipil.

Menurutnya perlu paradigma yang pas dalam menganalisis ataupun mengevaluasi dalam persoalan komando teritorial tersebut.

"Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah efisiensi anggaran pertahanan. Ke mana sih alokasi anggaran pertahanan selama ini. Apakah sudah cukup atau belum untuk angkatan-angkatan yang lain. Itu juga harus dilihat proporsionalitasnya," kata Diandra.

Baca juga: DPR Sambut Baik Usulan KSAD Dudung Ada Kodam di Tiap Provinsi, tapi Beri Catatan

Sebelumnya KSAD mengatakan rencana pembentukan Kodam di setiap Provinsi sudah disetujui oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Jadi nanti sesuai perintah dari Menhan dan Panglima TNI sudah setuju. Nanti setiap provinsi akan ada Kodam," kata Dudung usai Rapim TNI AD pada Jumat (10/2/2023).

"Ini nanti kita usulkan kepada Panglima TNI, sudah kita usulkan, Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan. Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpan. Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan karena kan akan menyangkut masalah anggaran," sambung dia.

Menurut Dudung adanya Kodam di setiap provinsi untuk menyesuaikan dinamika tantangan ke depan.
Rencana tersebut, kata dia, dilakukan juga untuk menciptakan keseimbangan dengan unsur Kepolisian yang ada di daerah.

"Kita menyesuaikan kelihatannya kalau dari Kemhan, bahwa tantangan ke depan, karena polisi dulu tipe C Kolonel, tipe B bintang satu, tipe A bintang dua, sekarang semua sudah tipe A semua bintang dua semua, sementara di tempat kami di provinsi masih ada yang Kolonel, sehingga nanti seimbang lah. Nanti akan seperti itu," kata Dudung.

Ia mencontohkan dalam pelaksanaannya kemungkinan Danrem yang berpangkat Brigjen di wilayah yang belum ada Kodamnya akan dinaikan pangkat menjadi Mayjen dan menjabat sebagai Pangdam di wilayah tersebut.

"Tahun ini (rencananya), kan itu tinggal mindahkan. Contoh Korem Lampung dari Danrem bintang satu tinggal jadikan Pangdam di situ, nanti Danrem jadi Kasdamnya," kata Dudung.