Diajak Diskusi Parpol karena Tolak Perppu Ciptaker Jadi UU, Ketua BEM UI: Harusnya Kami yang Panggil

TRIBUNNEWS.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengaku kebingungan karena pihaknya dipanggil oleh partai politik (parpol) untuk diskusi penolakan pengesahan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) hingga membuat meme Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang viral di media sosial.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BEM UI, Melki Sadek Huang.

Terkait parpol mana yang mengajak pihaknya berdiskusi, Melki tak menjelaskannya lebih rinci.

Melki mengaku pihaknya bingung karena seharusnya mereka yang berhak melakukan pemanggilan terhadap parpol untuk diskusi.

"Saya bingung. Harusnya kami (BEM UI) yang memanggil partai politik. Kenapa? Karena mereka adalah para wakil kita. Para pesuruh kita, yang kita tempatkan di wakil rakyat," jelasnya di depan Gedung Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/3/2023).

"Kalau mereka memang harus memanggil kami. Kita bingung dasarnya apa?" sambungnya.

Baca juga: BEM UI: Perppu Cipta Kerja adalah Persekongkolan Elite Politik untuk Melanggar Konstitusi

Menurut Melki, rakyat berhak untuk memanggil para anggota DPR RI terkait alasan mereka membuat dan mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.

"Kita berhak untuk meminta pendapat mereka, kenapa mereka membuat Perppu Cipta Kerja yang inkonstitusional dan mereka mengesahkannya di DPR," tegas Melki.

Lebih lanjut, Melki mengungkapkan BEM UI mengundang parpol yang mengajak BEM UI berdiskusi untuk datang ke kampus UI, Depok, Jawa Barat.

"Kami minta orang yang memanggil kami silahkan datang ke UI. Silahkan kita berdiskusi di UI," katanya.

Dalam hal ini, Melki ingin DPR tahu, Perppu Cipta Kerja yang disahkan tersebut inkonstitusional dan DPR melanggar konstitusi karena mengesahkannya.

"Kami akan ajarkan. Kami akan beri tahu. Kami akan ajari mereka bahwa Perppu Cipta Kerja buatan Pemerintah, inkonstitusional."

"Dan DPR turut serta dalam melanggar konstitusi, karena turut mengesahkan," pungkasnya.

BEM UI Dapat Serangan Buzzer Buntut Meme Puan Maharani

BEM UI mengaku mendapatkan serangan buzzer buntut meme Puan Maharani.

Hal tersebut, kata Melki, merupakan hal yang lazim diterima setiap mereka mengkritisi pemerintah.

"Kalau ancaman diserang buzzer, diserang orang yang pro dengan Pemerintah dan lain sebagainya saya rasa itu lazim," kata Melki.

"Teman-teman BEM UI setiap kali dia kritis, setiap kali dia melantunkan kritik pada Pemerintah, kepada DPR selalu saja ada yang menyerang," sambungnya.

Serangan-serangan tersebut, salah satunya disampaikan melalui ranah digital.

"Serangan digital, serangan personal, serangan ad hominem," kata Melki.

Meski mendapatkan ancaman-ancaman yang ditujukan kepada BEM UI, Melki mengaku pihaknya tidak memusingkan hal tersebut.

Menurutnya, berbagai serangan itu hanya bertujuan mengalihkan pihak BEM UI untuk tidak mengkritisi soal Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Baca juga: BEM UI Buat Meme Puan Maharani Berbadan Tikus, PDIP: Itu Pembunuhan Karakter

"Tapi, kami tidak memusingkan," ucapnya.

"Karena bagi kami, serangan-serangan Faldo Maldini soal kami dibiayai oleh asing, serangan-serangan PDIP bahwa kami tidak menggunakan budaya ketimuran, sampai PDIP memanggil-manggil dan lain sebagainya."

"Bagi kami itu adalah serangan-serangan yang sengaja mengalihkan kita dari topik utama tentang kritik terhadap Perppu Cipta Kerja," tega Melki.

Melki pun meminta kepada seluruh pihak yang tidak sependapat dengan BEM UI agar membalas melalui argumentasi.

Ia juga mengingatkan kepada pemerintah, elit politik, hingga anggota DPR, untuk membalas kritikan BEM UI sesuai substansinya.

"Jadi kami minta kepada seluruh partai politik, pejabat pemerintahan, seluruh elit politik dan seluruh anggota DPR, tolong balas substansi kritik BEM UI dengan substansi. Tolong argumentasi dibalas dengan argumentasi," katanya.

"Jangan dengan caci maki. Jangan dengan serangan yang ad hominem, apalagi mengerahkan buzzer media sosial untuk menyerang orang-orang yang kritis terhadap Pemerintah," tandasnya.

Respons PDIP soal Meme Puan Maharani

Buntut meme Puan Maharani yang viral, PDIP berencana mengundang BEM UI untuk berdialog.

Hal ini disampaikan oleh politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno.

"Jadi kita harus membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Saya percaya mahasiswa yang benar tidak akan doyan melempar opini asal-asalan dan fitnah."

"Mereka bukan orang-orang bayaran yang rela menggadaikan integritas untuk jualan isu-isu murahan," ujar Hendrawan, Jumat (24/3/2023).

Pemanggilan terhadap mahasiswa ini, kata Hermawan, bukan kali pertama yang dilakukan PDIP.

Ia menegaskan PDIP sudah sering berkunjung ke kampus-kampus untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa.

"Kami setiap waktu selalu menerima pihak-pihak yang memberikan masukan kritis, menyampaikan aspirasi, dan usulan-usulan strategis."

"Tak jarang kami mendatangi kampus-kampus untuk berdialektika mengenai banyak persoalan kemasyarakatan," tandasnya.

Sementara itu, politikus PDIP, Junimart Girsang, menilai kritikan BEM UI berupa meme Puan Maharani adalah tindakan yang provokatif.

Junimart juga menilai aksi BEM UI tersebut mengarah pada upaya melecehkan rakyat.

Pasalnya, kata Junimart, DPR dipilih langsung oleh rakyat.

"Provokatif dan cenderung melecehkan rakyat. DPR itu dipilih langsung oleh rakyat,” kata Junimart dalam keterangannya, Kamis (23/3/2023).

Junimart pun menyarankan kepada BEM UI agar belajar untuk mengedepankan sopan santun dalam memberikan kritik.

Ia mengimbau agar kritik bisa disampaikan lewat forum resmi,

"Adik-adik mahasiswa yang mengatasnamakan BEM UI ini harus belajar cerdas dan santun," ucapnya.

"Kritik disampaikan saja melalui forum resmi," pungkas Junimart.

Penjelasan dari BEM UI

Sebelumya, BEM UI mengunggah meme kiritikan terhadap Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Meme foto Puan tersebut berlatar belakang Gedung Kura-kura DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, mengatakan meme Puan Maharani tersebut sebagai bentuk kekecewaan pihaknya karena Perppu Cipta Kerja kini sudah disahkan menjadi UU.

"Kami tidak butuh dewan perampok rakyat," tulis BEM UI di laman resmi TikTok mereka, dilihat pada Kamis (23/3/2023).

Melki Sedek Huang mengatakan unggahan tersebut merupakan bentuk kemarahan pihaknya terhadap DPR RI saat ini.

"Kami rasa DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi dewan perampok, penindas, ataupun pengkhianat rakyat," kata Melki kepada wartawan, Kamis.

Lantaran, Melki menyebut Perppu Cipta kerja merupakan produk inkonstitusional.

Baca juga: Soal Meme Penolakan UU Cipta Kerja, Pengamat : Cara Kritik BEM UI untuk Puan Maharani Tidak Tepat 

Terlebih lagi, isi dari Perppu Cipta Kerja tersebut banyak merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai isi hati rakyat.

"DPR harusnya menuruti putusan MK (Mahkamah Konstitusi) untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna."

"Bukannya malah turut mengamini tindakan inkonstitusional Presiden Jokowi (Joko Widodo) dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menyalahi konstitusi," ujarnya.

Melki pun menjelaskan unggahan tersebut bermaksud agar masyarakat tak percaya kepada DPR RI periode ini.

"Melalui publikasi tersebut kami ingin sampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi," imbuhnya.

Melki juga menegaskan pihaknya merupakan kelompok yang menolak keras Cipta Kerja.

"Kita itu sudah berkomitmen untuk konsisten menolak Cipta Kerja sejak tahun 2020 sejak drafnya masih dibahas secara tertutup, tidak partisipatif, bahkan disahkan di tengah malam ketika penolakan itu lagi kencang-kencangnya," kata Melki.

"Tapi, kita kemudian dihadiahi, hadiah tahun baru namanya Perppu Cipta Kerja di awal tahun 2023 ini yang substansinya malah serupa dengan Cipta Kerja yang kita tolak di tahun 2020, tapi dengan hal-hal yang lebih parah lagi," tambahnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Ibriza Fasti Ifhami/Igman Ibrahim)