Gelar Demo, Partai Buruh Minta DPR Bentuk Panja Usut Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh menggelar aksi demo di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Demo ini merupakan bentuk dukungan Partai Buruh terhadap Menkominfo Mahfud MD untuk mengusut transaksi janggal yang diduga terjadi di Kemenkeu.

Ditemui di depan Gedung DPR koordinator aksi Partai Buruh, Rifqi Mubarok meminta DPR membuat Panitia Kerja (Panja).

Hal ini, jelasnya, untuk mengungkap transaksi mencurigakan yang sebelumnya dibeberkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca juga: Partai Buruh Demo di Gedung DPR Dukung Mahfud MD Bongkar Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Lebih lanjut, Partai Buruh juga mendorong supaya dilakukannya audit forensik dan merivisi UU Perpajakan.

Rifqi menilai, UU harus mengikuti perkembangan teknologi untuk mencegah adanya transaksi mencurigakan. Mengingat era saat ini semakin canggih.

"Kami mendorong harus ada kesungguhan DPR RI untuk membentuk panja terkait dengan persoalan pajak ini, buat audit forensik dan juga UU terkait perpajakan," kata Rifqi

Ia juga menegaskan, demo yang dilakukan hari ini merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya digelar Partai Buruh di Kantor Ditjen Pajak.

"Aksi hari ini adalah aksi lanjutan, yang selalu dilakukan kawan-kawan Partai Buruh, beberapa waktu lalu kita lakukan aksi di Ditjen pajak," tutur dia.

Hari Ini Rapat di DPR

Komisi III DPR RI bakal menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membahas dugaan aliran transaksi janggal senilai Rp 349 triliun pada Rabu (29/3/2023) sore.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu sempat melayangkan sindiran lewat akun Twitter-nya pada Minggu (26/3/2023) lalu.

Mahfud MD berharap rapat tak lagi dibatalkan.

Ia sekaligus menantang tiga anggota Komisi III untuk hadir.

Ketiganya masing-masing Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Arsul Sani dari PPP, dan Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP.