MK Putuskan Tidak Menerima 4 Perkara Pengujian Formil Perppu Cipta Kerja

Di antaranya yakni nomor perkara 6/PUU-XXI/2023, 5/PUU-XXI/2023, 22/PUU-XXI/2023 dan 14/PUU-XXI/2023.

Kemudian ada satu dari empat pemohon yang mencabut Judicial Review tersebut. Adapun perkara Nomor 6 itu diajukan oleh Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

“Oleh karena itu perkara Nomor 6 telah mencabut permohonannya karena sudah kehilangan objek,” kata Anwar Usman dalam persidangan.

“Mungkin kita sudah tahu bersama bahwa dari keempat perkara ini terkait dengan pengujian Perppu Cipta Kerja Nomor 2 tahun 2022. Yang tadinya Perppu kemudian Perpu tersebut telah mendaapay persetujuan dari DPR dan sudah menjadi UU,” lanjut dia.

Sementara pemohon pada perkara Nomor 5 menyatakan menunggu putusan MK pada perkara ini. Pun dia berharap MK dapat memberi alasan pada putusan terkait Judicial Review Perppu Cipta Kerja ini.

“Dan juga kami mengusulkan agar menjadi perhatian terkait hukum acara Perppu agar bisa lebih dikhususkan dan dipercepat karena objeknya berbeda dengan Undang-Undang,” kata dia.

Pemohon pada perkara Nomor 22 pun memutuskan tetap mengikuti persidangan sampai MK memberikan putusan.

Kemudian pemohon pada perkara Nomor 14 tetap melanjutkan judicial review Perppu Cipta Kerja.

Dia tak setuju jika pengujian Perppu Cipta Kerja ini kehilangan objek.

“Kami punya argumentasi yng berbeda mengenai perppu ini yang ditetapkan menjadi UU. Menurut kami kehilangan objek itu harus diiringi kehilangan masalah yang dimohonkan.”

“Apabila objek dinyatakan hilang tapi maslahnya masih ada ini sebenarnya tidak kehilangan objek tapi mengaburkan objek,” paparnya.

Baca juga: Libatkan 121 Pemohon, Gekanas Gugat ke MK Minta UU Cipta Kerja Dibatalkan

Pemohon pun tetap menginginkan pengujian Perppu Cipta Kerja tetap dilanjutkan sampai masuk ke pokok perkara.

“Kita chalange gagasan kita masing-masing bahwa perppu ini tidak hilang objeknya tapi dikaburkan oleh pemerintah, diganti jadi UU,” katanya.

“Nanti ketika kami gugat lagi UU-nya bisa jadi dikeluarkan Perppu baru, terus mengeluarkan UU baru. Sampai kapan itu akan selesai,” lanjutnya.

Ketua MK Anwar Usman pun akhirnya menutup sidang tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menindaklanjuti permohonan para pemohon tersebut.