Anas Nilai Wajar Jokowi Bertemu Ketua Umum Parpol di Istana: SBY Juga Pernah, Tanpa PKS Waktu Itu

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum turut menyoroti soal pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah kecuali Partai NasDem, di Istana Negara, Jumat kemarin.

Anas Urbaningrum menilai wajar pertemuan itu terjadi dan atas inisiasi Presiden Jokowi.

"Untuk pemerintahan produk dari Koalisi, mengadakan pertemuan di istana adalah wajar," kata Anas dalam cuitan yang diunggah dalam akun Twitter pribadinya @anasurbaningrum, dikutip Minggu (7/5/2023).

Anas menilai, Istana Negara merupakan kantor dari Presiden yang sejatinya merupakan pemimpin dari Koalisi di pemerintahan.

Lebih jauh, Anas juga menyebut, Presiden juga dibolehkan untuk membuat pertemuan di Istana untuk keperluan silaturahmi dengan para ketua umum partai oposisi atau yang berseberangan dengan pemerintah.

Baca juga: Pengamat: Tak Diundangnya Surya Paloh oleh Jokowi sebagai Konsekuensi Mendukung Anies Baswedan

"Bahkan presiden boleh bikin pertemuan silaturahim atau bicara (kontestasi) gagasan dengan pimpinan partai opisisi di istana," ucap dia.

Lebih lanjut, koruptor proyek Hambalang itu menyebut bahwa kondisi pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi juga ternyata pernah dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat sebagai Presiden.

Jika di masa Pemerintahan Jokowi yang tidak diundang adalah NasDem, kalau di masa SBY yang tidak hadir yakni PKS.

Baca juga: Respons Denny Indrayana Sikapi Pernyataan Jokowi Soal Pejabat Publik Sekaligus Politik: Ada Etika

"Salah satu peristiwa pertemuan partai koalisi di istana adalah pada saat pak SBY mengundang seluruh partai peserta koalisi, kecuali PKS," ucap dia.

Adapun pertemuan tersebut dipimpin langsung SBY, yang kala itu meminta pandangan dari seluruh pimpinan partai-partai koalisi pemerintah.

Hanya saja, Anas enggan membeberkan topik atau isi dari pembicaraan dari pertemuan itu.

"Suasana dan menteri pembicaraan tentu tidak saya ceritakan pada kesempatan ini," ucap Anas.

Atas hal itu, dalam kertas yang ditulis dan ditandatangani nya tersebut, Anas menyatakan wajar jika presiden mengadakan pertemuan di Istana Negara.

Pertemuan tidak diperbolehkan kata dia, jika tujuannya untuk rapat kerja nasional (rakernas), rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan seluruh kegiatan internal partai.

"Yang tidak patut adalah kalau bikin rakernas, rapimnas dan kongres partai di istana," tegas Anas.