Ngabalin Sentil Balik Benny K Harman Soal Pernyataan Jokowi Kumandangkan Perang Jika Tak Netral

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumandangkan perang jika benar tidak netral di Pemilu 2024.

Hal tersebut dilihat dari Jokowi yang mengumpulkan enam ketua umum parpol pendukung koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa hari yang lalu.

Baca juga: Demokrat Sebut Jokowi Kumandangkan Perang jika Memang Nyatakan Tak Netral di Pemilu 2024

Ngabalin pun meminta Benny  belajar ulang menggunakan diksi yang tidak memancing amarah.

"Suruh belajar lah dulu, sekolah ulang deh. Sekolah lah dulu, ulang, enggak usah pakai ancam-ancam, diksi-diksi mengumandangkan perang," kata Ngabalin kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

Ngabalin lalu mengajari Benny soal budaya orang Jawa itu tidak ada namanya koar-koar semisal hendak berperang.

"Kalau dia pergi perang, dia tidak bawa pasukan, dia pergi perang tidak mengumandangkan," terangnya

Ngabalin mempertanyakan sejumlah pihak yang menilai Jokowi tidak etis mengumpulkan ketua umum parpol pro pemerintah untuk membicarakan politik.

Menurutnya, siapapun boleh datang apabila memang berkepentingan untuk Jokowi demi kestabilan negara.

Baca juga: Kemendagri Bantah Tim Pemantau Pilkada Tak Netral: Penempatan Tak Ada Perlakuan Khusus

"Tidak boleh presiden memanggil kepala-kepala pasar atau orang-orang di demonstran yang datang haruskah dengan pantofel?" katanya.

"Tidak boleh orang datang dengan sandal jepit untuk ngobrol? Siapa saja boleh kalau presiden berkepentingan. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas negar, apalagi dalam urusan politik," tandasnya.

Diketahui,Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Negara beberapa hari yang lalu.

"Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri," kata Benny dalam cuitannya Twitternya @BennyHarmanID, dikutip Selasa (9/5/2023).

Benny juga mewanti-wanti Jokowi agar berhati-hati bersikap.

Baca juga: Momen Ketum Partai Beri Salam Kompak usai Bertemu Jokowi, Airlangga dan Zulkifli Bantah Bahas Capres

"Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan tertentu. #RakyatMonitor#," ujar Benny.

Legislator Komisi III DPR RI menjelaskan maksudnya lebih jauh soal perang yang dia twitkan.

"Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri, dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik, bukan presiden dari parpol tertentu, dari kelompok tertentu dan dari golongan tertentu," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah disebut cawe-cawe urusan politik khususnya Pilpres 2024 karena mengumpulkan 6 Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa makam, (2/5/2023).

Menurut Presiden pertemuan dirinya dengan para Ketum Parpol hanya diskusi biasa.

“Cawe-cawe haha. Bukan cawe cawe, wong itu diskusi aja kok (disebut) cawe-cawe,” kata Jokowi di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis, (4/5/2023).

Lagi pula kata Jokowi, sebagai Presiden selain merupakan pejabat publik dirinya juga merupakan politikus. Sehingga wajar apabila bertemu Ketum Parpol membicarakan masalah politik.

“Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe cawe,” katanya.

Jokowi menegaskan urusan Capres-Cawapres merupakan urusan partai politik atau gabungan partai politik. Namun, bukan berarti ia tidak boleh berdiskusi mengenai masalah tersebut.

Baca juga: Meski Tak Diundang, NasDem Tetap Hormati Pertemuan Jokowi dengan 6 Ketua Umum Partai Politik

“Urusan Capres, Cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan? Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan enam Ketua Umum Partai Politik (Parpol) pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa malam, (2/5/2023).

Mereka yang hadir yakni Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Adapun pertemuan berlangsung lebIH dari dua jam yakni dari pukul 19.00-21.30 WIB.