Kamis, 4 September 2025

Sumbang Devisa 159,6 Triliun, Benny Rhamdani Minta Negara Tambah Anggaran untuk BP2MI

Benny mengatakan, PMI seharusnya dibebaskan dari biaya-biaya yang harus dibayarkan sebelum mereka berangkat ke negara tujuannya.

Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengeluhkan, anggaran dana yang didapatkan instansinya kecil. 

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, pekerja migran Indonesia (PMI) setiap tahunnya menyumbangkan devisa ke negara sebesar Rp 159,6 triliun.

Benny menuturkan, jumlah tersebut berdasarkan data tahunan dari Bank Indonesia (BI).

"Rp 159,6 triliun itu disumbangkan oleh mereka. Itu data BI. Bukan data asal hitung BP2MI. Data BI setiap tahunnya," kata Benny, kepada Tribunnews.com, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Keluhkan Anggaran Kecil, Kepala BP2MI Sebut Harus Sewa Ambulans untuk Jemput PMI Sakit

Oleh karena itu, Benny mengatakan, PMI seharusnya dibebaskan dari biaya-biaya yang harus dibayarkan sebelum mereka berangkat ke negara tujuannya.

Di antara persyaratan yang mengharuskan pekerja migran membayar, sebut Benny, yakni bayar paspor, visa, medical check up, tes psikologi, dan tiket pesawat.

"Makanya itu tadi. Saya ingin mereka yang berangkat setiap tahun kurang lebih 270 ribu (orang) dibebasin aja. Jangan mereka bayar paspor, bayar visa, medical check up, tes psikologi, termasuk tiket pesawat," ucap Benny.

Baca juga: PMI Asal Garut Dikabarkan Hilang Kontak di Riyadh Sejak 3 Bulan Terakhir, Diduga Alami Kekerasan

Sebab, dijelaskan Benny, mayoritas pekerja migran berasal dari keluarga ekonomi kelas bawah.

Sehingga untuk mengusahakan bisa membayar sejumlah pengeluaran tersebut, kata Benny, para calon PMI itu harus menggadai harta benda mereka.

"Mereka kan miskin nih mayoritas, tidak punya kemampuan ekonomi. Untuk membayar biaya-biaya tadi akhirnya mereka menggadaikan sertifikat rumah, menggadaikan BPKB kendaraan orang tua, atau pinjam uang ke rentenir dengan risiko bunganya tinggi," kata Benny.

"Itu harus diakhiri. Karena itu bagian dari penindasan struktural yang akan dialami oleh para pekerja," sambungnya.

Lebih lanjut, Benny mengatakan, pemerintah cukup jika menyiapkan anggaran Rp 30 juta untuk 270 ribu pekerja migran per tahun.

"Ilustrasinya kalau misalkan mereka disiapkan Rp 30 juta oleh negara, 270 ribu per tahun kan hanya Rp 8,2 triliun," ucap Benny.

Menurutnya, anggaran Rp 8,2 triliun adalah jumlah yang kecil untuk dikeluarkan negara, karena melihat devisa yang diberikan para PMI ke negara jauh lebih besar per tahunnya.

Baca juga: Jenazah PMI yang Ditemukan Tewas di Taiwan Dikuburkan di Subang

"Nah Rp 8,2 triliun itu dikeluarkan oleh negara itu kecil, karena dikembalikan oleh mereka (PMI) Rp 159,6 triliun (devisa)," sambungnya.

Halaman
123
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan