TB Hasanuddin: Tak Bisa Memakzulkan Presiden Dengan Unjuk Rasa
politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan tidak bisa memakzulkan presiden dengan cara berdemonstrasi turun ke jalan.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Muhammad Zulfikar
Setelah itu, bebernya, MPR lalu melakukan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh DPR.
Keputusan MPR terhadap pemberhentian tersebut dinyatakan sah apabila diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 jumlah anggota yang hadir seperti tertera dalam UU MD3, pasal 38 ayat 3.
"Melihat komposisi koalisi fraksi-fraksi pendukung presiden di DPR, rasanya tak mungkin kalau kemudian ada yang bercita-cita melengserkan presiden pilihan rakyat," ucapnya.
Bila kemudian ada aspirasi menurunkan presiden lewat aksi anarkis di jalanan, Hasanuddin menegaskan hal tersebut melanggar UU, bahkan dapat dikenakan tindakan pidana makar.
"Inilah demokrasi yang kita sepakati dan menjadi kesepakatan nasional. Diskusi ilmiah dengan norma akademis mengenai pemakzulan sih boleh boleh saja karena dijamin UU, tapi kalau aksi anarkis minta presiden diturunkan di jalanan, itu telah melanggar ketentuan," pungkasnya.
HUT Ke-80 RI di Istana: Apakah Megawati, SBY, dan Jokowi akan Hadir? |
![]() |
---|
Titik Mula Keretakan Hubungan Tom Lembong dan Jokowi Terungkap, Lockdown Covid-19 dan Kampanye |
![]() |
---|
Gibran Sowan ke Try Sutrisno, Golkar Sebut Isu Pemakzulan Wapres Sudah Usang |
![]() |
---|
Ada yang Baru di Sidang Tahunan MPR/DPR Jumat Besok, Video Pencapaian Prabowo akan Diputar |
![]() |
---|
Dukung Bupati Pati Sudewo di Pilkada 2024, PKB Respons Proses Pemakzulan Sang Bupati |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.