Tolak Munaslub, Partai Golkar Ingatkan Kader Solid

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memastikan tak ada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai berlambang pohon beringin itu.

Wacana Munaslub mengemuka setelah Dewan Pakar Partai Golkar meminta agar keputusan Munas menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (capres) dievaluasi.

"Tidak ada, tidak ada sama sekali (Munaslub)," kata Ace di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Ace tidak setuju dengan adanya wacana Munaslub Partai Golkar.

"Kan saya sebagai Ketua Golkar Jawa Barat sangat tidak setuju ada Munaslub," ujarnya.

Baca juga: Bukan Munaslub, Rekomendasi Dewan Pakar Golkar Desak Airlangga Cari Cawapres dan Bikin Koalisi Baru 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini pun meminta agar kader Partai Golkar solid.

"Harusnya kita solid kok bicara soal Munaslub," ucap Ace.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar mendorong agar keputusan Musyawarah Nasional (Munas) partai  menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (capres) dievaluasi.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan evaluasi keputusan Munas itu merupakan salah satu agenda rapat internal Dewan Pakar.

Rapat itu digelar di rumah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).

Ridwan menyebut sejak Airlangga ditetapkan sebagai capres hasil Munas 2019 Partai Golkar hingga kini keputusan itu belum ada tanda-tanda arah partai berlambang pohon beringin itu.

"Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," kata Ridwan saat dihubungi, Minggu.

Dia memang tak menampik jika Partai Golkar telah membentuk koalisi untuk Pilpres 2024 yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Namun Ridwan menuturkan KIB yang dibangun bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu belum jelas arahnya.