Anggota DPR Desak Dugaan Kebocoran 337 Juta Data Dukcapil Diusut Kevalidannya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mendesak dugaan kebocoran 337 juta data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diusut kevalidannya.

Sebelumnya data tersebut diduga mengalami kebocoran dan dijual di forum online hacker BreachForums.

"Data-data yang diduga dijual oleh hacker itu wajib ditelisik seberapa valid, apakah itu ada aktual atau data usang," kata Dave kepada Tribunnews.com, Senin (17/7/2023).

Di sisi lain Dave menyoroti peran setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dalam melindungi data masyarakat.

Ketua DPP Partai Golkar itu meminta agar setiap K/L maupun swasta memiliki sistem perlindungan data milik publik.

"Kita juga masih meminta pemerintah membuat blue print yg tegas dan diterapkan di smua K/L dan lembaga swasta yg menjadi pengampu data agar dapat benar-benar bisa melindungi data masyarakat secara umum," tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi mengatakan pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak guna mengusut dugaan kebocoran data Kemendagri di breachforums.

Baca juga: Laporan Kebocoran Data, Indonesia Urutan Ketiga Terbanyak, Ini 5 Ancaman Siber yang Harus Dihadapi

Adapun Kemendagri saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dia menyebut, koordinasi antar lembaga itu terkait audit investigasi dan mitigasi sebagai tindakan pencegahan.

"Kami Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama-sama dengan BSSN dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait telah melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif," kata Teguh kepada wartawan, Senin (17/7/2023).

Lebih lanjut, kata Teguh, temuan sementara data yang diduga bocor itu tak ada kaitannya dengan pangkalan data kependudukan milih Ditjen Dukcapil.

"Kedua kegiatan tersebut sudah dijalankan sejak kemarin dan sampai saat ini masih berproses secara cepat," ucap dia.

"Untuk sementara, yang bisa kami informasikan adalah bahwa data yang ada di breachforums dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan existing Ditjen Dukcapil saat ini," sambungnya.

Teguh juga menuturkan investigasi akan terus dilakukan secara mendalam untuk mengetahui polemik tersebut.

Dugaan kebocoran data ini diungkap pertama kali oleh akun Daily Dark Web di Twitter pada Sabtu (15/7/2023).