Mantan Kajari Buleleng Jadi Tersangka Gratifikasi Proyek Perpustakaan Desa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buleleng, Fahrur Rozi sebagai tersangka dugaan gratifikasi.

Dirinya ditetapkan tersangka bersama Direktur Utama CV Aneka Ilmu, Suwanto.

"Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dan/ atau mewakilinya dari Tahun 2006 sampai dengan 2019," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Selasa (1/8/2023).

Mereka pun langsung ditahan oleh tim penyidik selama 20 hari.

Eks Kajari Buleleng, Fahrur Rozi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Baca juga: Jaksa Agung Diminta Beri Kepastian Hukum di Kasus Pemanfaatan Lahan Pemprov NTT

Sementara Suwanto dithan Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Untuk mempercepat proses penyidikan, terhadap Tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 27 Juli 2023 sampai dengan 15 Agustus 2023," kata Ketut.

Dalam perkara ini, Fahrur Rozi berperan mengarahkan agar desa-desa di Buleleng membeli buku dari CV Aneka Ilmu.

Arahan pembelian buku itu terkait dengan proyek pengadaan buku perpustakaan desa di Kabupaten Buleleng.

"Yang pada akhirnya CV Aneka Ilmu mendapatkan proyek pengadaan buku untuk perpustakaan desa di Kabupaten Buleleng," katanya.

Perbuatan itu disebut-sebut sarat akan konflik kepentingan.

Sebab, Fahrur Rozi diduga menerima fee dari proyek pengadaan buku tersebut.

Dia pun disebut-sebut tak mencerminkan profil seorang pegawai negeri sipil (PNS), khususnya jaksa.

"Telah terjadi konflik kepentingan dengan tugas Tersangka FR selaku jaksa. Tersangka dalam kapasitasnya selaku jaksa telah menerima sejumlah uang yang tidak sesuai dengan profil sebagai pegawai negeri sipil," ujar Ketut.