Balas NasDem, Demokrat Nilai Wacana Cawapres Anies Nonparpol Kurang Pas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai kurang pas bila bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan bukan tokoh partai politik (parpol).

Hal itu merespons permintaan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali kepada Anies agar tak memiliki cawapres karena pertimbangan memiliki parpol.

"Jika ada yang mewacanakan untuk cawapres nonparpol, hemat saya ini kurang pas," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).

Kamhar mengatakan fungsi partai politik adalah sebagai wadah kaderisasi dan sumber rekruitmen kepemimpinan.

"Jadi wacana ini bertentangan dengan fitrah partai politik yang menjadi pilar demokrasi dan pemegang mandat sebagai peserta Pemilu," ujarnya.

Menurutnya, kriteria cawapres Anies sudah tertuang pada piagam kerja sama Demokrat, NasDem, dan PKS yang terdiri dari 5 poin.

"Dalam kriteria yang telah ditetapkan, tak ada sama sekali kriteria yang tak membolehkan figur berlatar belakang parpol," ungkap Kamhar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali meminta bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan tak memilih bakal calon wakil presidennya karena pertimbangan memiliki parti politik (parpol).

Ali mengingatkan Anies agar memilih cawapres sesuai dengan tiga kriteria yang telah ditetapkan.

"Kalau kita baca piagam deklarasi Koalisi Perubahan di dalam poin 3 itu sangat jelas bahwa Mas Anies diberikan mandat untuk mencari dan memilih cawapresnya," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/8/2023).

Dia menjelaskan cawapres Anies harus memenuhi tiga kriteria, di antaranya bisa membantu proses kemenangan, menjaga stabilitas koalisi dan bisa membuat proses pemerintahan berjalan efektif.

Baca juga: NasDem Minta Anies Tak Pilih Cawapres Karena Pertimbangan Punya Parpol

Menurut Ali, cawapres Anies harus bisa mengisi ruang-ruang kosong di wilayah yang dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak maksimal.

Selain itu, dia menyebut cawapres Anies harus bisa membuat koalisi stabil dan tidak boleh standar ganda hingga berpihak kepada salah satu partai.

"Ketika Anies sudah memilih Si Fulan untuk menjadi cawapres, maka, Anies harus mampu menjelaskan kepada partai koalisi. Anies harus menjelaskan dengan pendekatan saintifik, indikator-indikator ilmiah," ungkapnya.

Ali menjelaskan Anies memilih cawapresnya bukan sekedar untuk bisa maju di Pilpres 2024, melainkan untuk kemenangan.

"Seseorang dipilih sebagai cawapres bukan pertimbangannya karena mempunyai partai, bukan pertimbangannya Anies bisa maju saja," ucapnya.

Dia juga mengingatkan kepada partai politik (parpol) yang tergabung di KPP agar tak menarik dukungan bila kadernya tak jadi cawapres.

"Maka itu pengingkaran terhadap komitmen koalisi, karena sejak awal koalisi ini sudah disepakati setara. Tidak ada ketua kelasnya," tutur Ali.

Lebih lanjut, Ali berharap Anies maju satu langkah dalam memimpin KPP, yakni segera membentuk tim pemenangan dan memulai sosialisasi ke masyarakat.

Sebab, dia menambahkan sejauh ini belum terkonsolidasi dengan baik, seperti ketika NasDem membawa Anies ke daerah, hanya disambut sama NasDem.

"Yang kita mau, Anies dalam setiap perjalanannya didampingi tim koalisi dan diterima di daerah oleh tiga kader partai politik," imbuhnya.