Sabtu, 11 Oktober 2025

Presiden Jokowi Sebut Perlu Ada Subsidi Tarif LRT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tarif kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) perlu ada Public Service Obligation (PSO) atau subsidi.

AFP/ADEK BERRY
Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (kedua kanan), dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ketiga kanan) menaiki light rail transit (LRT) baru Jakarta pada 3 Agustus 2023, menjelang operasi publik sistem transit yang dijadwalkan akan dimulai akhir bulan ini. Jokowi) mengatakan tarif kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) perlu ada Public Service Obligation (PSO) atau subsidi. (Photo by ADEK BERRY / AFP) 

"Jadi dicek sekali lagi bagus, akhir bulan insyaallah sudah dioperasikan," katanya.

Dalam beberapa kali uji coba yang dilakukan Presiden menekankan bahwa faktor keamanan dan keselamatan haruslah diutamakan.

"Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan," pungkasnya.

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) berbicara dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (kedua dari kanan), dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ketiga dari kiri) saat menaiki LRT baru Jakarta (LRT) pada 3 Agustus 2023, menjelang operasi publik sistem transit yang dijadwalkan mulai akhir bulan ini. (Photo by ADEK BERRY / AFP)
Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) berbicara dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (kedua dari kanan), dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ketiga dari kiri) saat menaiki LRT baru Jakarta (LRT) pada 3 Agustus 2023, menjelang operasi publik sistem transit yang dijadwalkan mulai akhir bulan ini. (Photo by ADEK BERRY / AFP) (AFP/ADEK BERRY)

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved