Presiden Jokowi Sebut Perlu Ada Subsidi Tarif LRT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tarif kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) perlu ada Public Service Obligation (PSO) atau subsidi.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Theresia Felisiani
AFP/ADEK BERRY
Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (kedua kanan), dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ketiga kanan) menaiki light rail transit (LRT) baru Jakarta pada 3 Agustus 2023, menjelang operasi publik sistem transit yang dijadwalkan akan dimulai akhir bulan ini. Jokowi) mengatakan tarif kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) perlu ada Public Service Obligation (PSO) atau subsidi. (Photo by ADEK BERRY / AFP)
"Jadi dicek sekali lagi bagus, akhir bulan insyaallah sudah dioperasikan," katanya.
Dalam beberapa kali uji coba yang dilakukan Presiden menekankan bahwa faktor keamanan dan keselamatan haruslah diutamakan.
"Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan," pungkasnya.

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.