Tanggapi Kritik Sekjen PDIP soal Food Estate, Sekjen Gerindra: Itu Program Presiden

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani penyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengkritisi program food estated.

Menurut Muzani, program tersebut merupakan murni diinisiasi oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya pak Jokowi dan pak Ma'ruf Amin," kata Muzani saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Yang dilaksanakan oleh pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi- Maruf Amin," sambungnya.

Menurut Muzani, dalam kepemerintahan yang menganut sistem presidensial maka tidak ada program yang dicanangkan oleh kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Termasuk kata Muzani, tidak adanya visi misi menteri melainkan visi dan misi presiden dan wakil presiden.

"Ingat, ini adalah sistem pemerintahan presidensil, di mana kampanye calon presiden dan kampanye calon wakil presiden akan menjadi program pemerintah bila presiden dan wakil presiden itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden," tukas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.

Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).

"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menuturkan dalam praktiknya disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.

"Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi Pertiwi Indonesia.

Karenanya, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.