Kejaksaan Agung Diminta Jemput Paksa Kurir Saweran ke Oknum DPR dan BPK Terkait Kasus BTS Kominfo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung diminta untuk menjemput paksa dua kurir saweran dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tower BTS Kominfo.

Dua kurir saweran yang dimaksud ialah Nistra Yohan dan Sadikin, diduga mengantarkan uang ke oknum anggota DPR dan BPK.

Hal ini tercantum dalam permohonan praperadilan kasus BTS BAKTI Kominfo yang dianggap dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

"Mohon ijin, untuk 79 (perkara nomor 79/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL) nanti kami bacakan pokoknya saja. Sedangkan untuk permohonan 80 dan 81 (perkara nomor 80/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL dan 81/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL) dianggap dibacakan," kata Kurniawan, Wakil ketua LP3HI sebagai pemohon dalam persidangan.

Dalam permohonannya, pemohon mengungkapkan adanya dugaan penghentian penyidikan oleh Kejaksaan Agung, khususnya terkait dugaan aliran dana yang diantar Nistra Yohan dan Sadikin.

"Menyatakan secara hukum Termohon telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum, yang dilakukan dengan cara tidak menerbitkan perintah bawa paksa kepada Nistra Yohan dan Sadikin," sebagaimana tertera dalam dokumen permohonan.

Baca juga: Makelar Kasus BTS Kominfo Belum Ditangkap, Kejaksaan Agung Disebut Kalah Canggih dari Kejati Sultra

Padahal dalam proses penyidikan, sudah ada dua orang yang memunculkan nama mereka, yakni Irwan Hermawan yang kini sudah menjadi terdakwa dan Windi Purnama, tersangka pencucian uang pada korupsi BTS 4G.

Terkait munculnya nama Nistra Yohan dan Sadikin, Kejaksaan Agung memang telah melayangkan panggilan pemeriksaan.

Namun mereka mangkir dari semua panggilan tersebut.

Baca juga: Sidang Praperadilan Ungkap Uang Korupsi BTS Kominfo Dipakai Main Binomo

Setelahnya, tak ada upaya lanjutan dari Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan keterlibatan mereka, termasuk memasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Akibatnya, tindak pidana korupsi aquo tidak menjadi terang benderang dan TERMOHON terkesan tebang pilih," katanya.

Pengakuan Windi Purnama dan Irwan Hermawan mengenai Nistra dan Sadkitn tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mereka.

Dalam BAP Windi Purnama sebagai tersangka disebutkan bahwa Nistra menerima uang di daerah Andara dan Sentul.

Sementara Sadikin menerima uang di Plaza Indonesia, Jakarta.

Windi mengklaim bahwa penyerahan uang itu dilakukan atas arahan eks Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif.

"Saya mendapat arahan dari Anang Achmad Latif untuk menyerahkan uang kepada Yunita, Feriandi Mirza, Jenifer, Nomor telpon namanya Sadikin (saya serahkan di Plaza Indonesia), Nistra untuk Komisi I DPR RI (saya serahkan di daerah Andara, di Sentul)," sebagaimana termaktub dalam BAP Windi Purnama sebagai tersangka.

Pengakuan Windi itu dilengkapi oleh Irwan Hermawan dalam BAP-nya sebagai saksi.

Dalam keterangannya sebagai saksi bagi Windi, Irwan Hermawan menjelaskan bahwa ada Rp 70 miliar diserahkan kepada Nistra pada Desember 2021 dan pertengahan 2022.

Kemudian Rp 40 miliar diserahkan kepada Sadikin pada pertengahan 2022.

Selain Nistra dan Sadikin, uang panas terkait pembangunan BTS juga dialirkan ke sejumlah pihak, yakni:

1. April 2021 - Oktober 2022. Staf Menteri. Rp 10.000.000.000.
2. Desember 2021. Anang Latif. Rp 3.000.000.000.
3. Pertengahan tahun 2022. POKJA, Feriandi dan Elvano. Rp 2.300.000.000.
4. Maret 2022 dan Agustus 2022. Latifah Hanum. Rp 1.700.000.000.
5. Desember 2021 dan pertengahan tahun 2022. Nistra. Rp 70.000.000.000.
6. Pertengahan tahun 2022. Erry (Pertamina). Rp 10.000.000.000.
7. Agustus - Oktober 2022. Windu dan Setyo. Rp 75.000.000.000.
8. Agustus 2022. Edward Hutahaean. Rp 15.000.000.000.
9. November - Desember 2022. Dito Ariotedjo. Rp 27.000.000.000.
10. Juni - Oktober 2022. Walbertus Wisang. Rp 4.000.000.000.
11 Pertengahan 2022. Sadikin. Rp 40.000.000.000.