Petinggi PDIP Mulai Kritik Pemerintah: 10 Tahun Jokowi Belum Berhasil Atasi Ketergantungan Impor

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Said Abdullah, mengatakan 10 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berhasil mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap impor.

Hal ini terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 100 persen untuk rumah senilai Rp 2 miliar ke bawah selama rentang November 2023 hingga Juni 2024.

Selain itu pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 4 juta hingga 2024.

Said yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengatakan program tersebut sesungguhnya baik untuk rakyat dan PDIP mendukungnya.

"Namun kami perlu ingatkan pemerintah bahwa program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat," kata Said di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Mahfud MD Dicurhati Investor: Kalau Tak Menyuap Proyek Kami Dibunuh, Kalau Menyuap Kami Dipenjarakan

Menurutnya, saat ini masalah fundamental masyarakat adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain.

"Dan ketergantungan penggunaan Dolar Amerika Serikat (AS) dalam pembayaran internasional," ujar Said.

Sehingga Said menyebut saat ada perang Indonesia terancam susah mendapatkan pasokan. Terlebih, harga bahan impor naik, ditambah membayar dengan Dolar AS yang sedang tinggi.

"Hampir sepuluh tahun ini sejujurnya saja pemerintah belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pangan pokok rakyat lainnya," ucapnya.

Di sisi lain, kata dia, banyak sawah kekeringan dan selama Agustus-September 2023 harga beras melonjak hingga 27 persen.

"Akibatnya, terjadi inflasi beras mencapai 5,6 persen tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Ini sekaligus menjadi sinyal ke pemerintah program embung dan bendungan belum bekerja baik," ungkap Said.

Sementara itu, Said menuturkan program food estate atau lumbung pangan juga belum mampu menjadi penyedia pasokan.

Karenanya, Said meminta pemerintah untuk melakukan percepatan dan penambahan program bansos kepada rakyat.

Sebab, penyaluran bansos tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah adalah faktor penting menolong hajat hidup rumah tangga miskin, baik natura maupun bantuan langsung tunai.

Lalu dia meminta pemerintah untuk bisa memastikan ketersediaan pasokan pangan rakyat. Terutama, dari kegiatan impor, seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging, minyak bumi, minimal untuk kebutuhan 6 bulan ke depan.

Said juga meminta agar kebijakan impor pangan dan minyak bumi harus melalui BUMN untuk menghindari konflik kepentingan.

"Apalagi perburuan rente menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, agar fair dan adil buat semua kontestan, sekaligus memperkuat peran BUMN," ungkapnya.

Kemudian dia menekankan pentingnya kesiapan BUMN sebagai pelaku impor memiliki pencadangan dolar AS atau mata uang internasional lainnya untuk mengurangi selisih kurs tinggi terhadap mata uang asing.

"Memastikan kembali kesiapan berbagai program infrastruktur yang sudah dianggarkan triliunan rupiah bisa menopang kebutuhan kita mencukupi kebutuhan pangan dan energi mendiri secara perlahan lahan," jelas Said.

Terkahir, Said meminta agar penggunaan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai penjaminan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) harus hati-hati digunakan oleh BI dalam operasi moneter untuk pengendalian tekanan Dolar AS terhadap rupiah.

"Apalagi sejak awal kita mengetahui kebijakan suku bunga tinggi yang di lakukan The Fed akan berlangsung lama dan panjang. Mitigasi resiko terhadap APBN perlu diperhitungkan, termasuk kemampuan BI menggunakan SRBI menahan tekanan eksternal," imbuhnya.