Saat Petinggi PDIP Ramai-ramai Mulai Kritik Pemerintahan Jokowi Usai Prabowo-Gibran Daftar ke KPU

Sejak kemarin PDIP  mulai melancarkan kritik.

Kritik dari elite PDIP justru ditujukan kepada pemerintahan Jokowi.

1. Kritik Adian Napitupulu

Anggota DPR RI dari PDIP yang juga Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu mengkritik Jokowi.

Menurut Adian, kerenggangan partainya dengan Jokowi dipicu PDIP menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode.

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).

Dia menegaskan PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Baca selengkapnya : Adian Ungkap Akar Masalah PDIP dan Jokowi, Dibantah Puan Hingga Faldo Maldini Bereaksi

2. Kritik Said Abdullah

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Said Abdullah, mengatakan 10 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berhasil mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap impor.

Hal ini terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 100 persen untuk rumah senilai Rp 2 miliar ke bawah selama rentang November 2023 hingga Juni 2024.

Selain itu pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 4 juta hingga 2024.

"Namun kami perlu ingatkan pemerintah bahwa program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat," kata Said di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Baca selengkapnya : Petinggi PDIP Mulai Kritik Pemerintah: 10 Tahun Jokowi Belum Berhasil Atasi Ketergantungan Impor

3. Yasonna Ungkap Korupsi

Kader PDIP yang juga Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, Yasonna H Laoly, mengungkapkan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki skala yang cukup besar.

Dirinya mengatakan dampak akibat kejahatan korupsi di Indonesia cukup mencengangkan.