Konflik Palestina Vs Israel
Mahfud MD Kutuk Serangan Israel ke Palestina yang Tewaskan 10 Ribu Orang: Itu Tindakan Brutal
Menko Polhukam sekaligus Bacawapres PDIP, Mahfud MD ikut mengutuk keras adanya serangan Israel ke Palestina yang telah menewaskan 10 ribu orang.
Penulis:
Faryyanida Putwiliani
Editor:
Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Menko Polhukam sekaligus Bacawapres PDIP, Mahfud MD mengutuk keras adanya serangan Israel ke Palestina, terutama di Jalur Gaza.
Pasalnya dalam kurun waktu 27 hari saja, serangan Israel tersebut sudah membuat kurang lebih 10 ribu orang meninggal dunia.
Bahkan setiap menitnya, terdapat anak-anak di bawah umur yang ikut menjadi korban meninggal akibat serangan Israel.
"Pemerintah dan Rakyat Indonesia mengutuk keras, serangan Israel terhadap Gaza yang membabi buta."
"Di dalam waktu 27 hari saja sudah menewskan 10 ribu orang, dimana setiap satu menit, satu anak di bawah umur meninggal," kata Mahfud dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (5/11/2023).
Menurut Mahfud, serangan yang dilakukan Israel ke Palestina adalah tindakan yang brutal.
Baca juga: Kutuk Aksi Israel, Legislator PPP Ajak Masyarakat Doakan Bangsa Palestina
Untuk itu dunia internasional harus bisa menindaklanjuti keputusan Majelis PBB yang telah mengutuk agresi Israel terhadap Gaza.
Mahfud menilai, kini bukan saatnya lagi dunia internasional berdebat tentang konflik Israel-Palestina.
Karena ini saatnya untuk mengambil tindakan nyata dalam menangani serangan Israel ke Palestina.
"Itu satu tindakan brutal, dunia internasional harus menindaklanjuti keputusan Majelis PBB yang telah mengutuk agresi terhadap Gaza."
Baca juga: Berkaca dari AS di Perang Vietnam, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas Yakin Palestina Raih Kemerdekaannya
"Jadi dunia internasional tidak terlalu banyak berdebat sekarang supaya segera mengambil tindakan," ungkap Mahfud.
Mahfud menambahkan, sejak masa Presiden Soekarno hingga saat ini, pemerintah Indonesia tetap konsisten membela Palestina.
Serta berkomitmen untuk tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel sebelum Palestina merdeka.
"Pemerintah Indonesia konsisten, seperti dikatakan oleh Presiden pertama RI, Ir Soekarno, bahwa Indonesia tidak akan memiliki hubungan diplomasi dengan Israel sebelum Palestina merdeka," pungkas Mahfud.
Baca juga: Kutuk Agresi Israel, Puan: Indonesia Sejak Era Bung Karno hingga Kini Dukung Palestina Merdeka
Anies Baswedan Ajak Masyarakat Serukan Free Palestina Lewat Handphone
Di Jakarta, hari ini digelar Aksi Bela Palestina.
Aksi Bela Palestina di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk di antaranya eks Gubernur DKI Jakarta sekaligus Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.
Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah.
Sedangkan tangan kiri, digunakan untuk merekam lengan kanan yang dibalut syal berlatar belakang jalannya acara.
"Nyalakan hapenya pakai tangan kiri. Rekam ini, dan seperti dikatakan ustad Bahtiar Nasir tadi. Rekam dan kirimkan kepada dunia. Biar dunia menyaksikan dari Lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahuakbar! Allahuakbar! Allahuakbar!" ujarnya di atas panggung di kawasan Monas, Minggu (5/11/2023).
Baca juga: Saat Iriana Jokowi Serukan Semua Pihak Bantu Korban Palestina: Sebagai Ibu, Saya Sangat Sedih
Usai memberikan orasi di atas panggung, dia menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki oleh hampir semua orang di zaman ini.
"Kita semua harus terlibat, suara kita harus bunyi. Karena itu saya ajak kepada semuanya, nyalakan hapenya supaya suara dari mulut-mulut kita satu terdengar sampai seluruh dunia. Bebaskan Palestina!" ujarnya.
Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri.
Baca juga: Kata Pakar Hubungan Internasional soal Pentingnya Indonesia Lakukan Aksi Bela Palestina
Selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia, termasuk Indonesia juga harus terdengar.
"Sekarang kita membutuhkan rakyat Indonesia untuk ikut terlibat. Tidak cukup hanya Kementerian Luar Negeri," katanya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Ashri Fadilla)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.