Kamis, 14 Agustus 2025

Pergantian Panglima TNI

Hari ini DPR Rapat Paripurna Pengesahan Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

DPR gelar Rapat Paripurna Selasa (21/11/2023) hari ini untuk mengesahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sekaligus calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023). Komisi I DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada calon tunggal Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. DPR menggelar Rapat Paripurna Selasa (21/11/2023) hari ini untuk mengesahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Jabatan terakhir Agus Subiyanto sebelum dicalonkan menjadi Panglima TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Adapun jabatan KSAD diemban Agus kurang lebih satu pekan.

Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Prioritaskan Laut China Selatan, Papua, Pemilu, Bencana

Calon Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto menjabarkan sejumlah prioritas implementasi untuk meningkatkan kemampuan TNI yang responsif terhadap setiap perkembangan lingkungan strategis.

Ia mengatakan untuk itu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama.

Pertama, kata dia, terkait potensi konflik di Laut China Selatan perlu peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan kapabilitas satuan TNI terintegrasi di wilayah Natuna.

Karena satuan tersebut, kata dia, memiliki peran vital untuk menciptakan detterent effect sekaligus sebagai mata dan telinga bagi sistem peringatan dini kita atau early warning system.

Hal tersebut disampaikannya saat penyampaian visi dan misi dalam rangkaian fit and proper test dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II kompleks parlemen Senayan Jakarta pada Senin (13/11/2023).

"Untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua. Pendekatan smart power yang merupakan kombinasi antara hard power, soft power, dan diplomasi militer mutlak dilakukan," kata Agus.

Hard power, kata dia, dilakukan melalui siaga tempur untuk menghadapi kombatan dalam penegakan hukum.

Pendekatan soft power, lanjut dia, dilakukan dengan mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua.

Pendekatan soft power tersebut, kata dia, juga dilakakan secara bersama-sama bersinergi antara TNI dengan semua kementerian lembaga serta para pemangku kepentingan terkait.

Sedangkan diplomasi militer, lanjut dia, dilakukan dengan menginisiasi kegiatan latihan bersama, patoli terkoordinasi, atau pertukaran personel TNI dengan negara-negara di kawasan.

Diplomasi militer tersebut, kata Agus, bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal antarprajurit serta menciptakan persamaan pandangan tentang pendekatan dalam menyelesaikan masalah di Papua.

"Kemudian berkaitan dengan pesta demokrasi Pemilu 2024, saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu sekaligus akan memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam mengamankan jalannya proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama," kata dia.

"Sehingga kelangsungan roda pemerintahan dan stabilitas politik tetap terjaga," sambung dia.

Halaman
1234
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan