Kamis, 2 Oktober 2025

Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Petinggi Partai Politik di Kasus Korupsi Kementerian Pertanian

pengacara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaludin Koedoeboen, menyebut petinggi parpol itu terlibat dalam proyek di Kementan. 

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (2/11/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan keterlibatan petinggi partai politik (parpol) dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).  

Alex, sapaan Alexander Marwata, menyatakan pimpinan KPK baru mengetahui adanya laporan tersebut saat menggelar penyidikan kasus dugaan pemerasan di Kementan yang menjerat SYL.

Alex membeberkan tiga klaster dugaan korupsi di Kementan yang tengah diusut KPK

Selain dugaan pemerasan yang telah menjerat SYL, terdapat klaster dugaan korupsi terkait pengadaan sapi dan hortikultura. 

Baca juga: Ini Respons SYL Soal Status Tersangka yang Disandang Firli Bahuri dalam Kasus Pemerasan

Dari tiga klaster itu, KPK baru menyidik dugaan pemerasan.

"Ada tiga klaster yang dilaporkan masyarakat, pengadaan sapi, hortikultura, dan pemerasan. Yang sudah naik (penyidikan) terkait dengan pemerasan," ungkap Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).

Alex mengakui KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan sapi di Kementan. 

Lewat penyelidikan itu, KPK akan mendalami ada atau tidaknya unsur pidana di klaster tersebut.

Sebelumnya, pengacara SYL, Djamaludin Koedoeboen, mengungkapkan kasus dugaan pemerasan oleh Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri terhadap SYL ikut melibatkan petinggi partai politik, bahkan lebih dari dua parpol. 

Kasus ini dinilai berpotensi mengganggu jalannya Pemilu 2024 karena nantinya juga akan diungkap dalam proses hukum yang sedang berjalan.  

"Kami menduga terkait dengan keterlibatan beberapa oknum petinggi beberapa parpol, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pesta demokrasi di 2024," kata Djamaludin saat dihubungi, Rabu (6/12/2023).

Djamaludin tidak memerinci parpol yang dimaksud, tetapi menurutnya para tokoh parpol tersebut ikut terlibat dalam proyek di Kementan.

"Diduga melibatkan lebih dari dua partai politik. Ini terkait dugaan keterlibatan mereka di beberapa proyek di Kementan, sehingga terjadi pemerasan," ujar Djamaludin.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved