DPR dan Presiden Diminta Berikan Perlindungan Nyata Terhadap Masyarakat Adat
Setelah 15 tahun atau sejak 2009 RUU Masyarakat Adat tak kunjung ditetapkan menjadi Undang-undang.
Penulis:
Muhammad Zulfikar
Editor:
Wahyu Aji
lihat foto
Dirinya mengaku menjadi target penangkapan atas dasar laporan perusahaan yang merasa terganggu oleh aksi penolakan warga.
Kala itu dirinya menjabat sebagai kepala desa.
Baca juga: Aparat TNI Buka Paksa Palang Adat di Bandara Karel Sadsuitubun Maluku Tenggara
"Tanah merupakan ibu kami. Dia tidak boleh dirusak. Tapi ketiadaan perlindungan atas wilayah adat melalui Undang-undang menyebabkan pihak luar seenaknya masuk, merambah dan mengusir kami yang sudah ratusan tahun telah hidup di situ. Apa salahnya kami menolak?" tanya Effendi Buhing.
Berita Terkait
Baca Juga
| Hidayat Nur Wahid Harap Kementerian Haji dan Umrah Bisa Hilangkan Lingkaran Setan Korupsi |
|
|---|
| Fraksi PAN Siap Dukung Transformasi DPR, Ini Sikap Politiknya terhadap Tuntutan 17+8 |
|
|---|
| Mahasiswa Bubarkan Diri Dari DPR Setelah Berdemonstrasi Menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat |
|
|---|
| Tuntut Reformasi DPR, Mahasiswa Desak Parpol Pecat Kader Bermasalah Lewat PAW |
|
|---|
| Puan Minta Maaf Atas Perilaku dan Ucapan Wakil Rakyat yang Tak Berkenan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.