Pandangan soal UKT: Jokowi Sebut Kemungkinan Tahun Depan Naik, Prabowo Ingin Minim atau Gratis

Kemudian, pada Senin malam di Istora Senayan, Jakarta, Jokowi menegaskan bahwa kenaikan UKT pada tahun ini dibatalkan.

"Saya memberikan pertimbangan-pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan."

"Tapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud, ya, tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh Mendikbud," tuturnya.

Jokowi menyebut kenaikan UKT di setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga ada kemungkinan kenaikannya akan terjadi pada tahun depan, yakni 2025.

"Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ya, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud, akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini," terangnya.

Namun, sebagaimana diketahui, pada tahun depan pemerintahan sudah bukan di bawah kendali Jokowi, melainkan Prabowo selaku presiden terpilih.

Lantas seperti apa pandangan Prabowo terkait biaya UKT? Simak pernyataan yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Kalau Bisa Minim atau Gratis

Prabowo Subianto menyebut dirinya bertekad untuk meringankan UKT di perguruan tinggi negeri.

Oleh sebab itu, ia akan bekerja keras mewujudkan keinginannya tersebut.

"Apalagi di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis."

"Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” kata Prabowo dalam acara wawancara eksklusif stasiun TV swasta bertajuk "Prabowo Subianto Berbicara untuk Indonesia", Rabu (22/5/2024). 

Prabowo menyoroti bagaimana sistem di dunia pendidikan berubah setelah Orde Baru.

Dunia pendidikan, tutur eks Danjen Kopassus itu, menjadi industri yang menganut nilai kapitalisme.

"Jadi berpikirnya bahwa semua itu bisa menjadi market, padahal ini adalah public goods, kewajiban sosial bagi suatu negara," tegas Prabowo. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan pemerintah akan mencari cara untuk meningkatkan perbaikan dalam dunia pendidikan.

Salah satu program yang diharapkan membantu menambah penghasilan negara dengan signifikan adalah hilirisasi industri yang dicanangkan Presiden Jokowi selama ini.

“Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,” tuturnya.

(Tribunnews.com/Deni)