Dewan Perwakilan Rakyat
Amnesty Internasional: DPR Periode Baru Wajib Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Pelantikan DPR baru, kata dia, adalah momen penting untuk menegaskan kembali tanggung jawab wakil rakyat dalam membela hak-hak rakyat.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda penetapan pimpinan DPR, pada Selasa (1/10/2024).
Menurutnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan juga penting.
Riset yang dilakukan Amnesty terkait pembelian alat sadap oleh Polri dan BSSN yang kurang transparan, lanjut dia, menunjukkan hal itu juga luput dari kontrol DPR.
Padahal, kata dia, alat itu bukan hanya bisa digunakan untuk memata-matai aktivis, tapi juga politisi yang kritis pada pemerintah.
"Intinya, DPR harus mengawasi kinerja badan keamanan dan mendorong reformasi serius guna memastikan perlindungan hukum yang adil dan tak memihak bagi semua masyarakat," sambung dia.
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait
Dewan Perwakilan Rakyat
| Jadi AKD Baru, Pimpinan DPR Sebut Komisi XIII Memiliki Tugas Berat |
|---|
| Daftar Nama Pimpinan Badan Hingga Mahkamah Kehormatan Dewan DPR |
|---|
| Diketuai Willy Aditya, Ini Daftar Pimpinan dan Anggota Komisi XIII DPR |
|---|
| Anak Puan Maharani dan Putra Olly Dondokambey Jadi Anggota Komisi XI DPR |
|---|
| Anak Setya Novanto Jadi Anggota Komisi I DPR |
|---|
![[FULL] Pidato Perpisahan Sri Mulyani seusai Sertijab ke Purbaya Yudhi, Minta Privasinya Dihormati](https://img.youtube.com/vi/ldVpruUf-Gk/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.